JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memanas-manasi menteri Kabinet Indonesia maju, ia menyoroti Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurut Hasto data yang disediakan Kementerian Sosial belakangan tidak digunakan saat pembagian bantuan sosial (bansos) dilaksanakan.
Sekjen PDIP juga menyayangkan bansos yang anggaran besar seharusnya jangan dimanfaatkan hanya untuk mengejar efek elektoral.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai, alasan Hasto memanas-manasi situasi kabinet Jokowi karena dianggap dirugikan dalam data bansos tersebut karena akan menguntungkan pihak tertentu.
"Mungkin Hasto manas-manasin situasi karena dianggap dirugikan dalam data bansos tersebut. Data bansos inikan kalau kita dalami bisa menguntungkan pihak tertentu, partai tertentu, mungkin saat ini (data bansos) yang digunakan Jokowi tidak menguntungkan partai itu dan menguntungkan yang lainnya," kata Ujang saat dihubungi VOI, Jumat 2 Februari.
Dia pun menduga Hasto atau PDIP termasuk Risma menjadi kelompok yang berbeda pandangan politik dengan Jokowi, sehingga tidak diberikan peran dalam pembagian Bansos.
"Mungkin berkomentar karena kabinetnya, menterinya bansos itu adalah dari PDIP yang katakanlah tidak diberikan peran dalam konteks pembagian bansos pada Jokowi," pungkas Ujang.
Sehingga kata Ujang, Hasto cawe-cawe ikut komentar di Kementerian Sosial, di mana seharusnya menterinya yang berkomentar agar tidak terjadi silang pendapat.
BACA JUGA:
Ia juga menyarankan untuk masalah ini dibicarakan ke Jokowi melalui surat resmi.
"Jadi mestinya tinggal dibicarakan saja pak Hasto ke pak Jokowi melalui surat resmi, tidak perang urat saraf di media, tidak mengumbar pernyataan yang bisa memanas-manasi mengompor-ngompori situasi, tentu ini tidak baik," tutup Ujang.