Anies-Imin Sewa JIS Rp2 Miliar untuk Kampanye Akbar, Timnas AMIN Harap Izin Tak Dipersulit

JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) telah mengajukan perizinan penggunaan Jakarta International Stadium (JIS) kepada Pemprov DKI dan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai lokasi kampanye rapat umum.

Pelatih Timnas AMIN Ahmad Ali menyebut, biaya sewa JIS untuk kampanye akbar pada 10 Februari mendatang mencapai Rp2 miliar.

"Insyaallah sudah selesai sih, ya. Izinnya sudah selesai. Persetujuan dari pemerintah daerah sudah selesai. Hari ini insyaallah diselesaikan kewajibannya, Rp2 miliar sekian sebagai sewanya," kata Ahamd Ali kepada wartawan, Kamis, Februari.

Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem tersebut berharap tak ada lagi kejadian pencabutan izin gedung seperti yang pernah terjadi dalam beberapa kegiatan kampanye Anies di sejumlah daerah.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala karena memang fenomena pencabutan izin itu sudah sering terjadi di beberapa daerah. Mudah-mudahan di JIS nanti tidak terjadi hal yang berulang seperti di daerah-daerah lain," ungkap Ali.

Namun, jika izin penggunaan JIS tidak dikeluarkan, Timnas AMIN akan menyusun alternatif lain agar kegiatan kampanye Anies-Muhaimin pada hari terakhir masa kampanye tetap berjalan.

"Kami pasti akan memiliki alternatif-alternatif, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Selanjutnya biarlah masyarakat yang menilai seperti apa yang terjadi dan bagaimana tanggapan masyarakat," jelasnya.

Senada, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa dirinya memiliki hak konstitusi sebagai calon pemimpin dalam Pilpres 2024 untuk menjalankan kegiatan kampanyenya.

"Kita menjalankan konstitusi. Konstitusi kita menetapkan ada pilpres tiap lima tahun. Karena itulah ditetapkan calon presiden, dan calon presiden diberikan hak konstitusional untuk menyelenggarakan kampanye," ungkap Anies.

"Pertanyaannya, apakah ada yang berniat untuk menghambat kegiatan konstitusional? Apakah ada niat untuk menghambat kegiatan berdemokrasi? Rakyat sedunia akan menonton negara demokrasi salah satu terbesar, apakah cacat apakah wajar apakah bermasalah? Nanti itu akan dinilai publik diluar, nanti itu rakyat yang menilai," lanjutnya.