Bagikan:

JAKARTA - Indonesia meminta agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tidak lagi membiarkan perang di Gaza terus terjadi. Meski Dewan Keamanan telah mengeluarkan sejumlah resolusi soal konflik Palestina, kekerasan Israel masih terus terjadi.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa 23 Januari waktu setempat.

“Saya mengingatkan bahwa para anggota dewan memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida,” ujar Retno.

Menurut Retno, Piagam PBB telah menyatakan secara jelas bahwa resolusi-resolusi yang diambil Dewan Keamanan bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

“Pertanyaan saya adalah sudah berapa banyak resolusi soal Palestina yang telah diadopsi? Berapa banyak yang sudah dilaksanakan? Ke mana Palestina harus mengadu kalau Dewan Keamanan telah gagal menjalankan resolusi yang mereka buat sendiri di saat Israel membunuh warga Palestina tanpa dihukum,” jelas Retno.

Lebih lanjut, Retno mengatakan dirinya melontarkan pertanyaan tersebut lantaran tidak adanya sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB saat adanya pelanggaran resolusi Palestina.

“Saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina. Namun, tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” ujar Retno dalam pernyataan pers terpisah di hari yang sama.

Sebagaimana diketahui, Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota. Lima di antaranya merupakan negara anggota tetap yang terdiri dari AS, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Sedangkan 10 negara anggota lainnya dipilih dengan masa jabatan 2 tahun.

Adapun Dewan Keamanan PBB pada bulan lalu mengadopsi resolusi yang mendorong kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza belum lama ini melaporkan jumlah warga Palestina yang meninggal telah melebihi 25.000 orang sejak konflik Israel-Hamas memanas pada 7 Oktober 2023 lalu.