Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ditanya soal apakah dirinya menunjukkan sikap keberpihakan kepada pasangan capres-cawapres tertentu. Menanggapi hal itu, Jokowi malah balik bertanya.

"Itu yang saya mau tanya. (Saya) memihak ndak?," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari.

Sejumlah pihak kini tengah mempermasalahkan para menteri yang tidak berasal dari partai politik namun ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Namun, Jokowi menegaskan tiap orang punya hak politik dan demokrasi, termasuk para menteri. Bahkan, Jokowi mengatakan seorang presiden pun boleh memihak dan berkampanye.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” ungkap Jokowi.

Jokowi menyebut, sebagai pejabat publik, dirinya maupun para menteri boleh berpolitik. Tapi, yang harus diingat, fasilitas negara tidak boleh digunakan selain untuk pekerjaannya.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” tegasnya.

“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambung Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tak menjelaskan banyak soal kepastian tidak adanya konflik kepentingan jika presiden dan para menteri memihak pasangan tertentu di Pilpres 2024. Ia hanya mengatakan perundangan hanya melarang penggunaan fasilitas negara.

“Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja,” pungkasnya.