Langkah Megawati Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden 3 Periode Diakui PDIP Berdampak di Pemilu 2024

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjaga konstitusi dengan menolak masa jabatan presiden 3 periode ternyata berdampak pada Pemilu 2024. Meskipun tak sedikit juga yang mengapresiasi sikap tersebut.

Hal ini disampaikan Hasto dalam momentum ulang tahun ke-77 Megawati pada Selasa, 23 Januari. Katanya, apresiasi terhadap langkah Megawati menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini ditunjukkan dengan banyaknya yang mengirim video ucapan selamat.

“Banyak yang mengapresiasi Ibu Megawati karena keteguhan dalam prinsip guna menjaga demokrasi. Meskipun sikap Ibu Mega dan PDI Perjuangan di dalam menolak perpanjangan jabatan dan masa jabatan 3 periode membawa konsekuensi dalam Pemilu 2024 ini namun kokohnya Ibu Mega terhadap konstitusi itulah yang menjadikan Beliau tampil sebagai penjaga demokrasi,” kata Hasto seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Januari.

Untuk mengisi hari ulang tahun ketua umum partainya, Hasto bilang ada berbagai kegiatan yang dilakukan para kader. Di antaranya membagikan tumpeng untuk rakyat maupun penghijauan.

Kemudian ada juga perayaan yang digelar untuk merayakan hari ulang tahun Megawati. Namun, hanya orang terdekatnya saja yang bakal diundang.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Ibu Megawati diadakan secara sederhana, dan dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat beliau,” tegasnya.

Hasto lebih lanjut mengatakan akun YouTube Badan Kebudayaan Partai akan menyiarkan ucapan selamat ulang tahun bagi Megawati dari sejumlah tokoh. 

Para kader dan seluruh simpatisan partai diharap bisa terus ikut perjuangan yang dilakukan Megawati.

Ia minta jangan ada yang gentar dengan kondisi saat ini, terutama di Pemilu 2024. 

“Dengan meneladani perjuangan beliau maka berbagai intimidasi yang terjadi saat ini, justru menjadi pupuk semangat untuk semakin kokoh di dalam memujudkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin,” pungkasnya.