PAN Minta Bawaslu Sanksi Tegas Capres-Cawapres Beri Data Salah saat Debat

JAKARTA - Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberi sanksi tegas kepada siapapun paslon capres dan cawapres yang memberi data tidak akurat atau salah dalam debat Pilpres 2024. Sebab menurutnya, sosok capres dan cawapres akan menjadi panutan bagi masyarakat.

"Karena itu, sangat tidak pantas jika ada paslon yang berbicara dan menyampaikan data salah dan menyesatkan," ujar Saleh dalam keterangannya kepada VOI, Rabu, 10 Januari.

Saleh lantas menyinggung Capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang dinilai disinformasi dan terkesan provokatif. Bahkan seperti sengaja menyerang Capres nomor urut 2 secara personal.

"Kemarin itu, pak Anies tidak hanya menyampaikan data salah dan provokatif. Tetapi sangat terasa bahwa sebelum debat semuanya sudah dipersiapkan. Data sudah disusun dengan target menjatuhkan dan mempermalukan Prabowo. Tindakan seperti ini sangat tidak pantas dan jauh dari adat istiadat dan nilai-nilai ketimuran," jelas Ketua Fraksi PAN DPR itu.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran itu pun mengungkap beberapa data salah yang disampaikan Anies. Pertama, Anies menyebut bahwa Kementerian Pertahanan menghabiskan Rp700 triliun anggarannya untuk membeli alutsista bekas. Kedua, tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 hektar yang kemudian dikoreksi dengan menyebut 340 ribu hektar.

"Soal anggaran, adalah sangat menyesatkan jika disebut semuanya membeli alutsista bekas. Padahal, anggaran tersebut adalah anggaran untuk 5 tahun kementerian pertahanan. Dan itu dipergunakan secara kolektif oleh TNI AD, AU, AL, dan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan kesejahteraan prajurit," beber Saleh.

Sementara terkait kepemilikan tanah, Saleh menegaskan, informasi itu salah dan jauh dari kebenaran. Selain jumlah luas lahan yang salah, kata dia, tanah yang dimaksud sudah dikembalikan ke negara beberapa tahun lalu.

"Andaikata kepemilikan itu masih terjadi, tidak ada satu aturan pun yang dilanggar. Bahkan, kepemilikan itu, menurut Jusuf Kalla, diambil oleh Prabowo agar tidak dikuasai oleh orang asing," katanya.

"Dari kedua kasus ini saja, sudah kelihatan ada niat buruk dari Anies untuk menjatuhkan dan mempermalukan Prabowo," sambung Saleh.

Anggota DPR dapil Sumut II itu menilai ada upaya untuk mempermalukan Prabowo. Karena itu, menurut Saleh, tidak heran jika banyak video ibu-ibu yang menangis dan viral di medsos karena merasa iba dan kasihan kepada mantan Danjen Kopassus itu.

"Jangan nanti muncul fitnah lagi kalau Prabowo Playing victim. Sedikit pun tidak ada niat untuk itu. Tetapi faktanya memang Prabowo menjadi korban bullying," ucapnya.

Sekali lagi, Saleh mendesak Bawaslu untuk segera mengambil tindakan tegas kepada Anies. Jika tidak diproses, dia khawatir, perbuatan seperti ini akan berulang lagi.

"Sangat tidak baik bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Sebab, semua pasti merasa bahwa bullying seperti adalah perbuatan jahat. Tidak pantas dilakukan oleh siapa pun, apalagi oleh calon-calon pemimpin nasional," pungkasnya.