JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) profesional. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tak boleh sembarangan dalam bekerja, apalagi membuat kesalahan yang ujungnya meminta maaf terus menerus.
Hal ini disampaikan Ganjar menanggapi polemik surat suara simulasi yang hanya mencantumkan dua kolom pasangan capres dan cawapres. Padahal, Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan.
“Ya ini KPU penyelenggara (pemilu, red) kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya,” kata Ganjar usai berkonsolidasi dengan tim pemenangan daerah hingga relawan di Blora, Jawa Tengah, Kamis, 4 Januari.
Ganjar menilai sudah ada beberapa kesalahan yang dibuat KPU, bahkan secara beruntun. Salah satunya adalah keberadaan puluhan ribu surat suara di Taiwan yang sudah dikirim di luar jadwal.
Kondisi ini membuatnya menilai pengawasan terhadap KPU harus dilakukan maksimal. “Kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak terjadi kesalahan. Dan mereka akan memperbaiki itu,” tegasnya.
Ganjar juga KPU agar tetap profesional di tengah Pilpres 2024. Jangan sampai ada kesan mereka bekerja dengan sembarangan.
“Maka profesionalismenya mesti ditunjukkan betul-betul,” ujar sosok berambut putih itu.
BACA JUGA:
Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo memprotes surat suara simulasi yang digunakan KPU setempat. Penyebabnya, hanya ada dua kolom pasangan di dalamnya.
Terkait hal ini, cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD juga sudah melayangkan protes kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Dia bahkan menyarankan surat suara simulasi untuk mencantumkan empat kolom pasangan.
“Minimal empat lah (kotak paslon dalam lembar simulasi kertas suara, red) saya bilang. Kalau tidak satu, dua, tiga, ya, empat. Sehingga semuanya bisa terbuka,” kata Mahfud kepada wartawan yang dikutip Kamis, 4 Januari.
“Dan itu sudah ada jawaban Pak Hasyim resmi kepada resmi,” sambungnya.
Meski begitu, Mahfud tak memerinci soal jawaban Hasyim itu. Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut turut memprotes keberadaan surat suara simulasi yang hanya mencantumkan dua kolom paslon.
Hasyim, sambung Mahfud, sudah mendengar langsung protes tersebut. “Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB (Institut Teknologi Bandung) dan ‘itu akan kita koreksi’. Mohon diperbaiki,” ungkapnya mengulangi perbincangan tersebut.