Kremlin Mengatakan Memiliki Daftar Aset Sekutu yang akan Disita Jika G7 Setujui Penyitaan Aset Rusia

JAKARTA - Kremlin pada Hari Jumat memperingatkan negara-negara Barat, mereka memiliki daftar aset Amerika Serikat, Eropa dan lainnya yang akan disita, jika para pemimpin negara G7 memutuskan untuk melanjutkan dan menyita 300 miliar dolar AS dana cadangan bank sentral Rusia yang dibekukan.

Para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) negara-negara industri besar akan membahas teori hukum baru yang memungkinkan penyitaan aset-aset Rusia yang dibekukan ketika mereka bertemu pada Bulan Februari, menurut dua sumber yang mengetahui rencana tersebut dan seorang pejabat Inggris mengatakan pada Hari Kamis.

Menyikapi itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tindakan Barat seperti itu sama dengan "pencurian", melanggar hukum internasional dan melemahkan mata uang cadangan, sistem keuangan global dan perekonomian dunia.

"Ini akan menjadi pukulan besar terhadap parameter utama perekonomian internasional, ini akan melemahkan perekonomian internasional," kata Peskov, melansir Reuters 29 Desember.

“Ini akan melemahkan kepercayaan negara-negara lain terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai penjamin ekonomi. Oleh karena itu, tindakan seperti itu mempunyai konsekuensi yang sangat, sangat serius," tegasnya memperingatkan.

Ketika ditanya apakah ada daftar spesifik aset-aset Barat yang bisa disita Rusia sebagai pembalasan, Peskov mengatakan: "Ya. Ada."

Kendati demikian, Peskov menolak menyebutkan aset spesifik apa saja yang masuk dalam daftar tersebut.

Amerika Serikat dan sekutunya melarang transaksi dengan bank sentral dan kementerian keuangan Rusia, memblokir sekitar 300 miliar dolar AS aset negara Rusia di Barat.

Para pejabat AS dan Inggris telah bekerja dalam beberapa bulan terakhir untuk memulai upaya penyitaan aset-aset Rusia yang diimobilisasi di Belgia dan kota-kota Eropa lainnya, berharap para pemimpin G7 setuju untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih keras ketika mereka bertemu pada akhir Februari, tiga sumber mengatakan kepada Reuters.

Adapun legalitas penyitaan aset-aset negara Rusia tidak jelas. Rusia telah berulang kali menyatakan akan menentang penyitaan apa pun di pengadilan.

Para pendukung penyitaan aset-aset Rusia mengatakan, perang di Ukraina adalah perang ilegal dan uang Rusia yang dibekukan harus diberikan kepada Ukraina, baik untuk rekonstruksi atau bahkan untuk melawan pasukan Rusia.

Namun, para pejabat Rusia mengatakan negara-negara Barat telah berperang dalam beberapa perang yang legalitasnya diragukan, termasuk perang yang dipimpin AS pada tahun 2003-2011 di Irak, dengan beberapa pengacara mempertanyakan apakah penyitaan itu sah dalam hukum internasional.

Belum ada keputusan yang diambil, dan beberapa negara – termasuk Amerika Serikat dan Inggris – akan memerlukan perubahan legislatif untuk menetapkan otoritas yang diperlukan untuk melakukan penyitaan tersebut, kata sumber itu kepada Reuters.

Rusia telah mengurangi kepemilikan obligasi AS sejak tahun 2014 dan beberapa pihak di AS telah memperingatkan, penyitaan aset-aset Rusia dapat mendorong negara-negara besar lainnya – termasuk Tiongkok – untuk menghindari mata uang AS dan Eropa serta obligasi pemerintah.

Meskipun bank sentral Rusia belum merinci secara pasti aset mana yang telah dibekukan, sebagian besar obligasi dan deposito dalam mata uang euro serta sebagian dalam dolar AS dan pound Inggris, menurut data yang tersedia untuk umum yang merinci kepemilikan pada awal tahun 2022.

Beberapa pejabat Rusia berpendapat, jika aset-aset Rusia disita, maka aset-aset investor asing yang terjebak dalam rekening khusus yang disebut tipe "C" di Rusia bisa menghadapi nasib yang sama. Beberapa aset asing secara efektif terkunci di rekening C.

Tidak jelas secara pasti berapa jumlah uang yang ada di rekening tersebut, namun para pejabat Rusia mengatakan jumlahnya sebanding dengan 300 miliar dolar AS cadangan devisa Rusia yang dibekukan.