JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta pemerintah menegur semua pihak yang membatasi kegiatan kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anies karena Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) pada Kamis (28/12) menyampaikan, adanya enam kali pembatalan kegiatan kampanye di berbagai daerah.
"Kami harus minta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan berupa kampanye. Bukan kami yang memprotes, malah pemerintah pusat yang harusnya memprotes," kata Anies dalam keterangan tertulis usai mengikuti acara pertemuan Tokoh Tuban dan Bojonegoro di Pondok Pesantren Bahrul Huda, Tuban, Jawa Timur, dilansir ANTARA, Jumat, 29 Desember.
BACA JUGA:
-
| BERITA
TPN Ganjar-Mahfud Minta Proses Hukum Peserta Pemilu 2024 Baiknya Ditunda
29 Desember 2023, 19:50 -
| BERITA
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo-Gibran Menanjak, Anies-Imin Salip Ganjar-Mahfud
29 Desember 2023, 19:05 -
| BERITA
Anies Baswedan: Gelombang Perubahan Makin Besar, Insyaallah Masuk Putaran Kedua
29 Desember 2023, 18:09 -
| BERITA
Dicopot dari Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar Hormati Keputusan PBNU
29 Desember 2023, 17:46
Anies mengatakan dirinya sebagai kontestan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 tidak seharusnya melakukan protes. Menurut dia, menteri dalam negeri, dan presiden yang harus memberikan teguran, serta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tegas ke penyelenggara pemilu di daerah.
"Pemerintah pusat sudah mengatakan netral, lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral, maka Mendagri dan Presiden harus menegur, KPU harus menegaskan ke bawah," katanya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #kpk #palestina #pagar laut tangerang #efisiensi anggaran #iims 2025Populer
