JAKARTA - Komisi Urusan Luar Negeri Parlemen Turki pada Selasa menyetujui aksesi keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang diajukan oleh Swedia, langkah penting menuju perluasan blok Barat setelah tertunda selama 19 bulan, seiring dengan tuntutan konsesi keamanan dari Stockhom yang diajukan oleh Turki.
Komisi yang dikendalikan oleh Partai AK yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan itu, memutuskan untuk mendukung pencalonan tersebut, setelah perdebatan selama empat jam, termasuk pembicaraan mengenai masalah-masalah lain.
Sebelumnya, pemungutan suara mengenai aksesi Swedia telah mengalami penundaan, setelah perdebatan pada 16 Novemver lalu.
Langkah selanjutnya adalah pemungutan suara di majelis umum parlemen, di mana partai Presiden Erdogan juga memegang mayoritas. RUU tersebut juga diperkirakan akan disahkan di sana dalam pemungutan suara yang dapat diadakan dalam beberapa minggu.
Berikutnya, Presiden Erdogan kemudian akan menandatangani perjanjian tersebut menjadi undang-undang, mengakhiri sebuah proses yang telah membuat frustrasi beberapa sekutu Ankara dan menguji hubungan mereka dengan Barat.
Ketua Komisi Fuat Oktay mengecilkan harapan akan adanya pemungutan suara yang cepat di majelis umum, mengatakan kepada wartawan di parlemen, ketua parlemen akan memutuskan waktunya.
"Keputusan untuk menyampaikannya ke Majelis Umum sudah diambil sekarang, namun hal ini jangan dimaknai sebagai (tanda) itu akan disepakati di Majelis Umum dengan kecepatan yang sama. Tidak ada hal seperti itu," seperti dilansir dari Reuters 27 Desembee, sementara. Parlemen akan menjalani reses selama dua minggu pada awal Januari.
Partai AK pimpinan Erdogan, sekutu nasionalis MHP, dan oposisi utama CHP memberikan suara mendukung ratifikasi. Sementara, partai Islam Felicity dan partai nasionalis kanan Iyi memberikan suara menentangnya.
Dalam sebuah pernyataan setelah persetujuan komisi tersebut, Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom mengatakan Swedia menyambut baik langkah tersebut dan berharap untuk bergabung dengan NATO.
Sedangkan Boris Ruge, Asisten Sekretaris Jenderal NATO untuk Urusan Politik dan Kebijakan Keamanan mengatakan di X, persetujuan komisi tersebut adalah "berita bagus".
Adapun Oguz Kaan Salici, anggota parlemen dari CHP dan anggota komisi mengatakan kepada Reuters, partainya telah meminta penjelasan tentang apa yang berubah sejak rapat komisi pada 16 November, menambahkan ia mengharapkan semua pihak mengambil sikap serupa do Majelis Umum.
"Kami mempertanyakan apa yang berubah dari pertemuan terakhir hingga pertemuan ini. Sebagai partai oposisi utama, kami meminta hal ini dijelaskan kepada kami. Mereka memberi tahu kami tentang langkah-langkah yang diambil Swedia, prioritas kebijakan luar negeri Turki, dan secara terbuka merujuk pada pembicaraan tersebut antara Presiden Erdogan dan (Presiden AS Joe) Biden," papar Salici.
Diketahui, Presiden Erdogan menyampaikan keberatannya atas aksesi keanggotaan NATO yang diajukan Finlandia dan Swedia tahun lalu, usai invasi Rusia ke Ukraina. Keberatan disampaikan terkait penilaian perlindungan terhadap individu yang dinilai teroris oleh Turki, serta embargo.
BACA JUGA:
April tahun ini, Ankara meratifikasi aksesi keanggotaan Helsinki, usai dinilai melakukan tindak lanjut atas keberatan Turki dengan menindak anggota lokal Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang masuk dalam daftar oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai kelompok teroris.
Belakangan, Stockholm memperkenalkan undang-undang anti-terorisme baru yang menjadikan keanggotaan organisasi teroris sebagai tindakan ilegal, menyatakan mereka menjunjung tinggi bagian dari kesepakatan yang ditandatangani tahun lalu.
Presiden Erdogan sendiri telah mengajukan permohonan Swedia ke parlemen pada Bulan Oktober, namun juga menghubungkan ratifikasi akhir perjanjian tersebut dengan persetujuan AS atas penjualan jet tempur F-16 ke Turki. Gedung Putih mendukung penjualan tersebut, meskipun tidak ada jangka waktu yang jelas bagi Kongres AS untuk menyetujuinya.