LONDON - Sekitar 15% komponen yang digunakan dalam pemboman Israel di Gaza dengan pesawat F-35 dipasok oleh Inggris. Negara kerajaan itu dituding terlibat dalam kejahatan perang.
Kelompok hak asasi manusia dan lembaga independen di London mengecam otoritas negara yang berlandaskan kerajaan itu. Tak hanya itu, mereka juga mengungkapkan Inggris terlibat dalam kejahatan perang dengan terus menjual senjata ke Israel.
"Dengan memasok senjata ke Israel, Inggris telah melanggar hukum kemanusiaan internasional, memerlukan pengawasan dan kritik publik," kata juru bicara seperti dilansir dari Anodalu, Minggu, 24 Desember.
Global Legal Action Network (GLAN) dan organisasi hak asasi manusia, Al-Haq, di Ramallah, telah memulai tindakan hukum terhadap Inggris.
Mereka menuduh Inggris telah mengabaikan tuntutan untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel, dan menyebut itu pelanggaran hukum internasional.
BACA JUGA:
Tuntutan tersebut memberikan rincian tentang kebijakan Israel, termasuk serangan terhadap warga sipil, infrastruktur dan fasilitas seperti rumah sakit dan sekolah, serta tindakan pengungsian paksa dan pemicu kelaparan.
Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) dan kelompok masyarakat sipil, Campaign Against Arms Trade (CAAT) yang independen telah menyuarakan dukungan terhadap inisiatif ini.
Pejabat Urusan Hukum ICJP, Dania Abu Elhaj, mengatakan kepada Anadolu menyebutkan Inggris telah menyetujui izin ekspor militer ke Israel dengan jumlah total setidaknya GBP474 juta (USD601 juta) sejak tahun 2015, yang mencakup barang-barang seperti pesawat tempur, rudal, tank, senjata kecil, dan komponen amunisi.
Elhaj mengungkapkan sekitar 15 persen komponen yang digunakan dalam pemboman Israel di Gaza dengan pesawat F-35 dipasok oleh Inggris.
“Pesawat F-35 saat ini digunakan untuk membombardir Gaza, membantu membunuh ribuan warga sipil Palestina yang tidak bersalah dan membombardir infrastruktur dan rumah-rumah sipil,” kata dia.
“Keterlibatan ini mencakup tindakan membantu dan bersekongkol dalam kejahatan perang yang dilakukan saat ini di depan mata kita sendiri. Jadi kami yakin para politisi yang memberikan dukungan moral dan dukungan material apa pun kepada Israel dapat dimintai pertanggungjawaban atas bantuan dan kejahatan tersebut,” ungkap dia.