Pengamat Ekonomi Universitas Jember Soroti Kesamaan Pemikiran Cawapres terkait Pembangunan Perkotaan

JAKARTA - Pengamat ekonomi Universitas Jember, Ciplis Gema Qori'ah, mengatakan bahwa ketiga calon wakil presiden (cawapres) berpendapat pada prinsipnya ada kesamaan dalam penggunaan efisiensi anggaran dan skala prioritas dalam pembangunan di wilayah perkotaan.

"Keterbatasan APBN dalam membiayai proyek pembangunan perkotaan memantik ide dan inovasi cawapres dalam mencari solusi pembiayaan yang mudah, cepat dan berdampak luas bagi peningkatan ekonomi, sosial dan kesehatan di masyarakat yang tinggal di perkotaan," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu, 23 Desember.

Menurutnya cawapres Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemukiman di perkotaan hampir mencapai 70 persen seiring dengan arus urbanisasi dan pemekaran daerah, sehingga perlu adanya regulasi dan penyiapan infrastruktur pada beberapa hal.

"Seperti fasilitas transportasi umum terus ditingkatkan untuk mengurangi masalah kemacetan dan polusi udara, kemudian penumpukan sampah sebaiknya dikurangi dan dikelola dengan cara sistem pemilahan, pengurangan dan pengolahan yang tersistem," tuturnya.

Cawapres nomor urut 1 juga menyampaikan pembangunan perkotaan harus merata sehingga memungkinkan muncul daerah perkotaan baru dengan membangun akses pendidikan, kesehatan dan transportasi publik yang nyaman dan aman.

Selain itu, pembiayaan pembangunan perkotaan didapat dengan cara mempermudah kegiatan bisnis dan arus investasi baik dari luar maupun domestik (swasta).

"Cak Imin juga menegaskan bahwa pusat pertumbuhan tidak hanya fokus pada IKN, namun harus ada upaya pemerataan di sekitar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial," katanya.

Sementara cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam debat menyampaikan beberapa poin terkait dengan isu perkotaan yakni peningkatan penyediaan transportasi umum yang aman dan nyaman terutama bagi penyandang disabilitas dan anak-anak.

Kemudian wilayah perkotaan sebaiknya ditunjang dengan sistem digitalisasi yang mewadahi, pembebasan biaya transportasi umum untuk wilayah perkotaan yang kecil dan pembiayaan pembangunan perkotaan tidak harus dari APBN namun bisa bersumber dari APBD dan CSR.

Sedangkan cawapres Mahfud MD menilai bahwa pembangunan perkotaan perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan melalui pembangunan perencanaan wilayah dengan potensi yang ada.

Regulasi dan penegakan hukum perlu diperkuat dalam pelaksanaan tata kota dan wilayah seluruh Indonesia, kemudian sumber pembiayaan dalam pembangunan wilayah kota dan perkotaan dapat bersumber dari non-APBN dan inovasi pembiayaan yang lainnya.

"Pak Mahfud juga menilai bahwa pembangunan wilayah perkotaan sebaiknya diprioritaskan pada sektor strategis yang memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah," ujarnya.