Soal Dugaan Transaksi Ilegal, TKN Prabowo-Gibran Terbuka PPATK Periksa Sumber Dana Kampanye

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya transaksi ilegal yang diduga digunakan untuk keperluan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Budiman menegaskan, TKN terbuka jika PPATK ingin memeriksa sumber-sumber dana kampanye yang digunakan kubu paslon capres dan cawapres nomor urut 2.

“Saya kira kami terbuka, silakan periksa saja, tidak ada masalah,” ujar Budiman di Jakarta, Selasa, 19 Desember.

Budiman memastikan, TKN Prabowo-Gibran akan transparan dalam hal tersebut. Sehingga ia mempersilakan PPATK memeriksanya.

“Kami terbuka, monggo, transparan,” kata Budiman.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengendus adanya potensi penyaluran dana yang berasal dari sumber ilegal dalam ajang kampanye Pemilu 2024. Dia pun mengimbau kepada seluruh partai politik yang ikut serta dalam Pemilu 2024 agar melakukan kampanye dari sumber dana yang legal.

"Banyak. Tidak harus partai, per orangan juga. Kan kita kerja sama. Prinsipnya kita ingin kontestasi dilakukan adu visi misi bukan kekuatan uang. Apalagi ada keterlibatan sumber ilegal," kata Ivan di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 14 Desember.

Adapun sumber ilegal yang dimaksud PPATK bisa bersumber dari tindak kejahatan apa saja, salah satunya dari tambang ilegal (ilegal mining).

Ilegal mining yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ya banyak, semua tindak pidana (sumber dana ilegal Pemilu). Waktu itu kita pernah sampaikan indikasi dari ilegal mining, macam-macam," ucapnya.

Di sisi lain, PPATK juga secara aktif telah mengirim surat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai upaya untuk memantau jalannya pendanaan kampanye Pemilu yang bersih dari sumber ilegal.

PPATK memprediksi angka transaksi mencurigakan dalam ajang Pemilu 2024 mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama. Namun Ivan tidak membeberkan berapa nominalnya.

"Kita kan sudah kirim surat ke Bawaslu, KPU, sudah kita sampaikan berapa transaksi terkait angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar. Kita masih menunggu, ini kita bicara triliunan, angka yang luar biasa besar, ribuan nama. Kita bicara semua Parpol (partai politik)," pungkasnya.