JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya mitigasi kasus COVID-19 selama libur Natal dan tahun baru dengan mengakses layanan vaksinasi.
"Yang penting adalah vaksinasi. Yang belum supaya divaksinasi untuk menciptakan kekebalan," kata Ma'ruf Amin dilansir ANTARA, Senin, 18 Desember.
Ma'ruf memastikan belum ada langkah agresif pemerintah dalam memitigasi penularan COVID-19 di Indonesia, sebab angka kasus yang masih relatif rendah bila dibandingkan keadaan global saat ini.
Wapres menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker di tempat-tempat keramaian untuk melindungi pernapasan dari risiko penularan COVID-19.
"Pemerintah kembali melakukan itu, memang sekarang sudah mulai kita monitor dan untuk di tempat-tempat tertentu sudah mulai menggunakan masker," katanya.
Ma’ruf mengatakan pemerintah terus memonitor perkembangan kasus COVID-19 di tanah air maupun global yang kini kembali meningkat menjelang perayaan Natal dan tahun baru.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bakal Ada Perayaan Malam Tahun Baru, CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan 31 Desember
18 Desember 2023, 16:06 -
| BERITA
Kritik Pemerintah Gonta-ganti Kurikulum Pendidikan, Anies: Tak Dapat Kemajuan Signifikan
18 Desember 2023, 15:08
Untuk itu, kata Wapres, penggunaan masker sebagai salah satu bentuk protokol kesehatan (prokes) perlu kembali diterapkan oleh masyarakat pada tempat-tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya penularan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.
Laman Infeksi Emerging Kemenkes melaporkan kasus mingguan COVID-19 di Indonesia per 17 Desember 2023 pukul 16.00 WIB mencapai 216 kasus konfirmasi, 128 di antaranya telah pulih, satu kasus meninggal, dan 2.070 kasus aktif.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan standar level 1 situasi pandemi di suatu negara dengan indikator minimal 20 kasus per pekan, per 100.000 penduduk. Jika disesuaikan dengan situasi di Indonesia, maka standar level 1 WHO berkisar pada angka 7.800 per hari.
Ma'ruf mengatakan kebijakan pemerintah dalam merespons situasi COVID-19 didasari atas pertimbangan laju kasus yang terjadi di tanah air.
"Selanjutnya belum ada langkah-langkah. Nanti saya kira kalau itu sudah membesar, akan kita gelar rapat terbatas yang akan membahas secara detil masalah COVID-19," katanya.
