JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul setiap pemilihan umum (pemilu).
"Bukan lima tahun, tapi seumur hidup akan terus dipersoalkan," kata panelis debat calon presiden (capres) 2024 Ahmad Taufan Damanik dikutip ANTARA, Rabu, 13 Desember.
Bahkan, persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu akan selalu menjadi topik pembahasan selama peristiwa itu belum diungkap secara jelas, dan transparan termasuk mengadili pihak-pihak yang terlibat.
Sebab, kata dia, masyarakat di Tanah Air tidak akan bisa begitu saja melupakan peristiwa kelam seperti hilangnya aktivis yang hingga kini tanpa kabar atau tragedi pembantaian tahun 1965 hingga 1966. Belum lagi kasus kekerasan dan pembunuhan di Tanah Papua maupun Aceh.
"Kan tidak mungkin (kasus) itu ditutup begitu saja," ujarnya menjelaskan.
Karena itu, ia menegaskan persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan atau setiap pemilu saja. Bahkan, saat Taufan masih menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, kasus itu terus dibahas bersama Presiden, Jaksa Agung dan pihak lainnya.
Di satu sisi Taufan mengakui upaya untuk mencari titik terang belasan kasus pelanggaran HAM berat bukan hal yang mudah. Hal itu diperburuk faktor impunitas yang masih begitu kental sehingga menyulitkan pengungkapan fakta.
Ia menyebutkan pelanggaran HAM berat yang terjadi lebih dari 12 kasus. Hanya saja, kasus di Bener Meriah, Aceh Tengah tidak dimasukkan karena belum sempat terpublikasi di buku Komnas HAM.
BACA JUGA:
"Saya sudah pernah mengingatkan Pak Mahfud karena Komnas HAM sudah menyelesaikan yang ke-13 yakni di Aceh," ucapnya.
Ia menjelaskan yang terpenting bukan jumlah kasus, namun bagaimana pemerintah atau presiden terpilih serius menyelesaikan pelanggaran HAM berat di antaranya penembakan misterius, kasus talang sari, dukun santet dan lain sebagainya.
"Jadi, ini (pelanggaran HAM berat) akan terus dipersoalkan orang," ujar dia.
Dalam debat, capres Prabowo Subianto terusik ditanya soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh capres Ganjar Pranowo. Prabowo meminta isu HAM tak dipolitisiasi.
“Pak Ganjar tadi justru anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden anda ya? Jadi apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini. Ada mayat yang diketemukan Baru beberapa hari lalu dan sebagainya, come on mas Ganjar,” kata Prabowo dalam debat capres.
Prabowo menegaskan dirinya berkomitmen membela hak asasi manusia (HAM). Dia mencontohkan orang-orang yang dulu disebut korban penculikan kini menjadi pendukung di barisannya.
“Jadi, saya tadi katakan saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya membela saya saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar,” ujar Prabowo.
“Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar. Dan wakil bapak yang mengurusi ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM, nggak ada masalah,” tegas Prabowo yang juga Menhan.