Pemprov DKI Ikutan Keruk 13 Sungai Normalisasi Garapan Pemerintah Pusat

JAKARTA - Metode normalisasi 13 aliran sungai di Jakarta digadang-gadang jadi kunci penanganan banjir ibu kota. Normalisasi adalah cara yang digunakan untuk menyalurkan air yang masuk ke sungai dengan kapasitas mencukupi, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi. 

Namun, selama ini Pemprov DKI tak punya ranah melakukan proyek tersebut karena digarap oleh pemerintah pusat. DKI hanya bertugas membebaskan lahan yang bakal terimbas dari proyek normalisasi. 

Biar pengerjaan bisa lebih cepat berjalan, pemerintah pusat dan DKI sepakat penggarapan dilakukan bersama. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Juaini Yusuf menyebut pihaknya akan bisa ikut mengeruk sungai yang dinormalisasi. Pengerukan itu berupa pelebaran dan memperdalam sungai. 

"Kita saling berkolaborasi untuk sama-sama membantu menyekesaikan permasalahan banjir di Jakarta. DKI bisa masuk dan melakukan pengerukan di sungai-sungai yang dulu jadi kewenangan mereka (pemerintah pusat)," kata Juaini lewat pesan singkat, Rabu, 4 Maret. 

Pengerukan yang bakal turut digarap jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di 13 aliran sungai yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. 

Sementara, untuk pemasangan sheetpile atau batu kali untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul, tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). 

"Beberapa masalah yang langsung dikerjakan oleh BBWSCC yakni melanjutkan pemasangan sheetpile yang belum terpasang di 13 sungai tersebut," ucap dia. 

Sejauh ini, rencana masuknya DKI dalam pengerukan normalisasi sungai, kata Juaini, masih belum bisa dilakukan. Pihaknya masih menunggu proses memorandum of understanding (MoU) atau kesepakatan bersama dengan pemerintah pusat. 

"Nanti kita liat aja apa maunya (pusat). Sekarang, kalau memang belom kan kita juga enggak bisa bergerak. Mesti menunggu kesepakatan itu disahkan," ujarnya. 

Yang sudah dilakukan Pemprov DKI

Berdasasarkan catatan Dinas SDA DKI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah melakukan pengendalian dampak banjir selama kepemimpinannya. Pertama, naturalisasi sungai. 

Juaini menyebut, ada 5 sungai yang telah dinaturalisasi hingga tahun 2019. "Pertama di Pondok Rangon, Cimanggis, Sunter, dan dua sungai di Kampung Rambutan," jelas Juaini.

Pada tahun ini, ada tiga sungai yang ditargetkan untuk dinaturalisasi. Satu sungai di kawasan Brigif, Pantai Indah Kapuk, mulai dikerjakan.

Selain itu, pembuatan sungai resapan dengan target 1,8 juta lubang biopori selama 5 tahun, mulai dikerjakan dengan mencicil. Program ini dibuat di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Kalau Dinas SDA sudah membuat 1.000 sumur resapan pada 2019. Tahun ini, bisa dikeejakan tiga kali lipatnya, yakni 3.000. (Proses lelang) kita sudah pakai e-katalog, jadi enggak perlu nunggu lama lagi," ucap Juaini.

Selain Dinas SDA, Dinas Energi dan Dinas Bina Marga juga memiliki program pembuatan sumur resapan. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta membuat sumur resapan sendiri di rumah masing-masing.

Lebih lanjut, program pengendali banjir lain yang sedang direncanakan yakni pembangunan sodetan aliran Kali Ciliwung Lama di Kampung Walang Ancol dan tanggul pengaman Pantai Kali Kamal.