Bencana Alam Mulai Rutin 'Menyapa', Perkuat Sistem Peringatan Dini

JAKARTA - Pemerintah didesak segera menyempurnakan langkah-langkah mitigasi untuk hadapi ancaman bencana alam, terutama sistem peringatan dini guna melindungi keselamatan masyarakat.

"Dalam menghadapi potensi bencana alam, penting sekali untuk merancang dan mengimplementasikan strategi mitigasi demi menghindari jatuhnya korban jiwa," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu 6 Desember.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gunung Marapi di Sumatera Barat tiba-tiba mengalami erupsi pada Minggu (3/12) sore yang menyebabkan 75 pendaki terjebak. Kepala Kantor SAR Kota Padang, Abdul Malik mengatakan hingga hari keempat pencarian, tim gabungan masih mencari satu korban erupsi Gunung Marapi yang belum ditemukan.

Abdul menyebutkan dari 74 korban tersebut SAR Padang mengkonfirmasi 22 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 52 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.

Kurangnya sistem peringatan dini bencana alam bukan hanya terjadi pada erupsi Gunung Marapi, namun juga banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut). Akibat bencana tersebut, 12 orang dilaporkan hilang.

Menanggapi bencana alam di berbagai daerah dengan kurangnya sistem peringatan dini, Puan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan data potensi bencana alam.

"Sinergitas antara Pemda dan Pemerintah pusat harus menjadi perhatian lebih agar bisa saling memberikan informasi terkini mengenai potensi bencana yang dapat terjadi, guna memastikan respons cepat dan tepat saat terjadi ancaman," sebut mantan Menko PMK itu.

Puan juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait dalam merancang skenario mitigasi yang berbasis pada riset ilmiah dan pengalaman lapangan.

"Pemerintah harus mampu membaca pola-pola bencana secara lebih presisi, sehingga upaya mitigasi yang diambil dapat lebih efektif," ungkap Puan.

DPR pun disebut akan terus mengawal adanya peningkatan mitigasi dan sistem peringatan dini bencana alam. Puan menegaskan, keselamatan dan keamanan rakyat menjadi prioritas dewan.

"Apalagi saat ini beberapa wilayah sudah memasuki musim penghujan, di mana potensi tingkat kerawanan bencana semakin tinggi. DPR mengimbau kepada kepala daerah yang wilayahnya berpotensi menghadapi bencana alam, untuk siaga bencana,” ujarnya.

“Kita tidak bisa main-main dengan keselamatan warga. Negara harus hadir memberi perlindungan bagi rakyat dari setiap potensi bencana. Pemerintah dalam hal ini harus meningkatkan sistem peringatan dini di semua daerah untuk meminimalisir jatuhnya korban,” tambah Puan.

Puan juga mendorong TNI/Polri untuk meningkatkan kerja sama dengan BNPB, BMKG, Basarnas, tim relawan dan stakeholder terkait lainnya dalam rangka siaga bencana di musim penghujan. Terutama, kata Puan, untuk daerah-daerah rawan bencana.

Khusus untuk aparat penegak hukum, Puan mengingatkan untuk meningkatkan pengawasan demi menghindari pencurian alat maupun infrastruktur peringatan dini bencana.

"Bagi aparat penegak hukum, pengamanannya harus lebih ditingkatkan lagi untuk mencegah alat pendeketsi dicuri yang mengakibatkan tidak adanya peringatan bagi masyarakat," imbau Puan.

Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyampaikan alat pendeteksi di Stasiun Pemantauan Gunung Api Marapi (GGSL) beberapa kali dicuri. Pada tahun ini saja sudah terjadi dua kali pencurian alat pemantau di Stasiun Guguak Solang.

Pada 30 Maret 2023, rekaman seismik dari stasiun pemantauan terputus. Lalu kejadian kedua terjadi pada 25 September 2023, di mana efek yang ditimbulkan sama pada kasus pertama.