Ceritakan Tsunami Aceh 20 Tahun Lalu di WWF Bali, BMKG Sebut Pentingnya Perhatian Politik untuk Mitigasi

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan kepemimpinan dan perhatian politik adalah hal penting bagi keberlanjutan sistem mitigasi atau deteksi dini bencana alam.

"Saya ingin memulai ini dengan kisah mimpi buruk 20 tahun lalu. Saat itu sebagian besar masyarakat kami tidak tahu apa itu tsunami. Itu membuat kami bingung dan terkesima karena saat itu kami tidak memiliki peringatan dini sama sekali," kata Dwikorita dalam pemaparannya di agenda High Level Panel World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, Senin 20 Mei, disitat Antara.

Ia mengatakan, bencana tsunami Aceh pada 2004 silam telah memberi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam pengembangan sistem peringatan dini tsunami yang kala itu masih bersifat manual dengan tingkat sensitivitas pada getaran gempa bumi maksimal 20 seismograf.

Dampak dari sistem yang tidak akurat itu, kata Dwikorita, mengakibatkan 130 ribu orang di wilayah terdampak serta yang tersebar di negara sekitar dilaporkan tewas diterjang ombak besar.

Merespons bencana itu, kata Dwikorita, Pemerintah RI kemudian mereformasi sistem peringatan dini ke alat yang bersifat digital.

Dwikorita menambahkan, undang-undang nasional juga mengharuskan kurikulum pembelajaran siswa memberikan edukasi kepada pelajar untuk mengenal tsunami.

Sejak itu, sistem peringatan dini tsunami di Indonesia mulai bertransformasi pada kebutuhan big data untuk menopang sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam mendeteksi dini bencana.

Lima tahun berselang, Dwikorita menyebut sistem yang dikembangkan belum sepenuhnya optimal. Potensi tsunami lanjutan yang diprediksi BMKG terjadi di 2009, nyatanya nihil.

"Di 2009, kita sadari ada tsunami yang disebabkan gempa bumi yang kemungkinan besar terjadi di Palu. Kami siapkan diri bagi masyarakat dan pemerintah setempat, tapi lima tahun kemudian tidak terjadi apa-apa," katanya.

Pada kurun waktu tersebut, kata Dwikorita, terjadi perubahan kebijakan sistem peringatan dini tsunami di Palu, imbas pergantian pemerintahan daerah melalui Pilkada.

"Terjadi perubahan pemerintah daerah, semua yang disiapkan ditinggalkan, karena ada perubahan kebijakan. Kami kembali ke titik nol," katanya.

Saat warga setempat tidak siap di 2018, kata Dwikorita, wilayah Palu, Sulawesi Tengah, pun diguncang tsunami berkekuatan 7,6 skala magnitudo.

"Intinya bukan tentang teknologi, observasi yang sistematis, tapi kelanjutan dari kebijakan yang diterapkan dan kebijakan yang dihasilkan," tandasnya.