JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari orang terbaik untuk mengurusi peretasan data. Langkah ini harus dilakukan untuk meyakinkan semua pihak tak ada masalah ke depannya, terutama yang berkaitan dengan sistem.
Diketahui, KPU belakangan ini menjadi target serangan siber. Pelaku dengan akun anonim bernama Jimbo menjual lebih dari 200 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) seharga Rp1,2 miliar atau 74 ribu dolar Amerika Serikat.
“Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera cari orang orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres,” kata Ganjar kepada wartawan di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 30 November.
Ganjar memastikan kejadian ini akan menjadi perhatian pihaknya. Tim Pemenangan Nasional (TPN) disebutnya sedang melakukan pemantauan setelah mengetahui peretasan dan penjualan data pribadi tersebut.
“Dari TPN juga memantau terus menerus dan kami ingin tahu apa kemudian kekurangan yang ada di sana. Tim IT kami juga sedang mencoba memantau terus menerus,” tegasnya.
Ke depan, ia berharap kejadian semacam ini tak lagi terjadi. Aparat penegak hukum diminta segera turun tangan.
“APH kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki, sistemnya tidak boleh rentan karena ini yang nanti membuat publik punya analisa-analisa negatif,” ungkap eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto sudah minta KPU, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomunikasi dan memperkuat koordinasi. Tujuannya, untuk menanggulangi serangan siber.
"Kombinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN kami tekankan untuk betul-betul diperkuat agar kasus-kasus peretasan seperti ini bisa segera ditanggulangi dan dipastikan dicegah untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik," kata Andi dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 November.
BACA JUGA:
Sementara itu, serangan siber yang terjadi membuat Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa bertanya soal pencegahan yang sudah dilakukan KPU. Jangan sampai data yang diambil mengintervensi keputusan KPU.
"Khususnya yang berhubungan dengan digital. Karena ini sudah jelas berada di tangan orang yang tidak berhak sehingga kami harus mendapatkan keyakinan dari KPU untuk bisa menjelaskan apa troubleshooting yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan ini tidak mungkin bisa mengganggu hasil pemilihan nanti," tegasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
