Dinilai Politis, Pemanggilan Serentak 176 Kepala Desa di Karanganyar oleh Polda Jateng Dipertanyakan

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan adanya permintaan keterangan secara serempak terhadap 176 kepala desa di Karanganyar oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng.

Pasalnya, ini baru pertama kali terjadi polda memanggil serentak 176 kepala Desa di Jateng dalam kaitan pertanggungjawaban dana desa.

“Apalagi pemanggilan ini menjelang Pemilu 2024 dan tiga kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah kantong suara PDIP. Dikhawatirkan ada penilaian politis dalam pemeriksaan oleh Polda Jateng,” ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso dalam keteranganya, Selasa 28 November.

Pemeriksaan terhadap kepala desa di Kabupaten Karanganyar, yang dimulai pada Senin kemarin hingga Rabu besok, menimbulkan spekulasi dan pertanyaan.

“Kami menduga adanya motif politik atau kemungkinan tindak pidana yang ingin diungkap. Pemeriksaan terhadap dugaan korupsi dapat memberikan tekanan psikologis pada kepala desa yang diperiksa," papar Sugeng.

Keanehan lain yang mencolok adalah bahwa surat pemberitahuan tentang dugaan pidana yang dilakukan oleh kepala desa tidak langsung disampaikan kepada yang bersangkutan.

Sebaliknya, Ditreskrimsus Polda Jateng mengirim surat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Karanganyar dengan nomor B/Und-2038/XI/RES.3.1./2023 tertanggal 16 November 2023, yang berisi permintaan keterangan dan dokumen.

Setelah menerima surat tersebut, kepala dinas segera mengeluarkan surat kepada para camat untuk memberitahu kepala desa agar menghadiri klarifikasi Ditreskrimsus Polda Jateng.

Para camat pun mengirim surat serupa kepada kepala desa untuk memenuhi undangan pemeriksaan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.

IPW mengkritisi pemanggilan terhadap 176 kepala desa di Kabupaten Karanganyar, menyatakan bahwa hal ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang menegaskan bahwa anggota Polri harus bertindak secara profesional, sesuai prosedur, dan proporsional.

“IPW menekankan bahwa pemanggilan seharusnya dilakukan secara individual terhadap orang yang menjabat sebagai kepala desa untuk pertanggungjawaban terkait dugaan pidana," katanya

"Jika memang semua kepala desa di Kabupaten Karanganyar terlibat, pemeriksaan seharusnya dilakukan secara individual dan tidak serentak pada hari yang sama,” tambah Sugeng.