Bagikan:

JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengamini ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang mengatakan bahwa politik harus mengedepankan sopan santun dan etika, saat menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengimbau untuk jangan melabeli orang dengan sebutan ingusan atau pengkhianat.

Menurut Jamiludin, politik Indonesia saat ini memang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum dan etika. Hal itu, kata dia, ditunjukkan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik.

"Misalnya, kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK. Dalam keputusan MKMK, disebutkan Ketua MK melakukan pelanggaran etika berat," ujar Jamiluddin di Jakarta, Selasa, 21 November.

Karena itu, Jamiluddin menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebab keputusan MK dinilai menguntungkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming yang sebelumnya memang sudah digadang-gadang sebagai cawapres.

Jamiluddin juga menilai wajar apabila publik khawatir penyelenggaraan pemilu berjalan tidak netral. Pasalnya, pencalonan Gibran pun sudah diwarnai pelanggaran.

"Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran, putra Jokowi. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik didasarkan pada putusan MKMK," ungkapnya.

Untuk itu, Jamiluddin menilai, pendapat publik terkait labeling seperti 'pengkhianat' bisa menjadi kontrol sosial atas prilaku penguasa.

"Pendapat seperti ini justru dibutuhkan untuk menegakkan kontrol sosial dari rakyat kepada pemerintahnya agar tidak semena-mena dalam memimpin negara tercinta," kata Jamiluddin.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengomentari soal perkembangan politik di tanah air. Ia menyebut jangan mudah untuk menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat.

Pernyataan Luhut kemudian ditanggapi Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyampaikan bahwa politik harus mengedepankan sopan santun dan etika.

"Ya, itu Pak Luhut punya pendapat. Saya tidak akan mengomentari pendapatnya Pak Luhut, tapi yang pasti saya selalu mengedepankan politik itu harus dengan santun dan beretika," kata Puan, Senin, 20 November.