Bagikan:

JAKARTA - Aksi unjuk rasa kelompok buruh yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 berjalan tak sesuai harapan mereka. Aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta ini dibubarkan paksa aparat kepolisian sebelum mengetahui nilai UMP 2024 dari Pemprov DKI.

Aksi ini digelar sejak siang tadi. Mereka menunggu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumumkam penetapan kenaikan UMP tahun depan. Namun, berjam-jam menunggu, penetapan UMP belum juga dikeluarkan.

Sekitar pukul 15.00 WIB, buruh mencoba membobol pagar Balai Kota DKI yang menjadi tempat kerja Heru Budi tersebut. Mereka terus menggoyangkan pagar sambil berorasi sampai pukul 15.15 WIB pagar tersebut jebol.

Aparat kepolisian yang berjaga dari halaman Balai Kota DKI langsung bergerak maju menghalangi akses masuk dari pagar yang dibobol. Pagar yang berhasil terangkut oleh buruh lalu dibawa ke tengah jalan, sebelum akhirnya diamankan oleh aparat.

Tak lama, barisan aparat kepolisian langsung menerjunkan mobil water canon dan mobil pengurai massa. Di depan hadapan buruh, polisi yang menggunakan helm dan tameng membentuk barisan mencoba memukul mundur massa.

Beberapa buruh mencoba menolak beranjak dari depan kantor Heru Budi dengan duduk bersila di hadapan polisi.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro akhirnya menginstruksikan mereka untuk membubarkan diri.

"Saya minta aksi untuk membubarkan diri. Aksi ini sudah anarkis. Aksi ini sudah melakukan perusakan, sesuai undang undang kami membubarkan aksi ini," ucap Susatyo lewat pelantang suara di lokasi aksi, Selasa, 21 November.

Semakin lama, barisan polisi terus mendekati buruh untuk memaksa mereka mundur. Mengungkapkan kekecewaannya, satu per satu buruh akhirnya meninggalkan lokasi.

Mobil komando yang dibawa buruh bersiap meninggalkan Jalan Medan Merdeka Selatan. Para buruh lainnya mulai menyalakan sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Mengungkapkan kekesalannya, salah satu menggeber knalpot motor hingga bising dan mengeluarkan asap ke arah aparat kepolisian.

"Hari ini kita tidak dipertemukan oleh Pak Heru Budi. Kita diprovokasi! Kepada siapa lagi kita mencari keadilan?" cecar perwakilan buruh dari atas mobil komando.

Sebelum seluruynya meninggalkan lokasi, kelompok buruh ini mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diiringi aksi salam hormat kepada aparat kepolisian yang mengadang mereka.

Sebelumnya buruh berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersedia menentukan besaran kenaikan UMP 2024 sesuai keinginan mereka, yakni 15 persen menjadi sekitar Rp5,6 juta.

"Kira-kira sekitar 15 persen, itu harapan kami dari kaum buruh. Silakan nanti Bapak Gubernur, harapan kami bisa memberikan keputusan kebijakan yang sangat bijaksana buat kaum buruh," kata Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Yusup Suprapto selalu perwakilan buruh di sela aksi unjuk rasa.

Namun beberapa waktu lalu, Heru memberi sinyal dirinya akan mengikuti usulan Dewan Pengupahan unsur Pemprov DKI dalam menetapkan UMP 2024. Pemprov DKI merekomendasikan UMP 2024 sebesar Rp5.067.381. Nominal ini bertambah Rp165.583 atau 3,378 persen dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798.

"Angkanya sesuai (rekomendasi unsur pemerintah), 0,3. Nanti, keputusan gubernur," ucap Heru pada Minggu, 19 Oktober.