Tak Hanya Penegakan Hukum, Ini Deretan Kritik Ganjar ke Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Bakal Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo melontarkan kritik terkait turunnya penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ganjar memberikan nilai lima dari skor maksimal 10 untuk pemerintah dalam hal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi.

Penilaian tersebut diutarakan Ganjar dalam sebuah forum dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu 18 November. 

Ganjar menegaskan, banyak terjadi intervensi dan rekayasa yang dilakukan pemangku kebijakan sehingga mempengaruhi turunnya penegakkan hukum di Indonesia.

Kritik ini bukan kali pertama dilontarkan mantan Gubernur Jawa Tengah ini ke Jokowi. Berikut deretan kritik Ganjar yang dirangkum VOI. 

1.Program Food Estate

Ganjar menyampaikan kritiknya terhadap program Food Estate saat bertemu dengan kader PDIP di Tabanan, Kamis, 2 November lalu.Menurut Ganjar, kebijakan presiden Jokowi di sektor ketahanan pangan atau food estate bukan prioritas.

Ganjar juga menilai, secara sistem pertanian di Indonesia sangat baik sehingga tak perlu diganti dengan program baru. Bila ingin membuat food estate, harus dicari tempat yang betul-betul memungkinkan untuk merealisasikan program tersebut. 

2. Hilirisasi Hanya Fokus ke Nikel

Ganjar mengkritik hilirisasi di Indonesia yang terkesan hanya fokus pada nikel saja. Ia menyebut, hilirisasi sebetulnya berpotensi dilakukan dari berbagai sektor. Mulai dari pertanian, perkebunan dan kelautan.

"Kenapa kita tidak melakukan hilirisasi sektor kelautan? Kenapa kita tidak melakukan hilirisasi sektor unggul kita terkait pertanian dan perkebunan? Sawit umpama, kenapa tidak dihilirisasi? Kita sudah punya kebun, pabrik kelapa sawit, diolah jadi minyak, dijual selesai. Kok tidak ada yang bicara kosmetik dari bahan itu? Kok tidak ada yang bicara farmasi dari situ? Yang dua ini nilainya tingginya minta ampun. Kenapa tidak ada?" kata Ganjar saat menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu, 8 November. 

3. Banyak BUMN Karya Bangkrut

Ganjar menyoroti penyebab banyak BUMN yang bangkrut karena tidak menerapkan tata kelola yang baik sehingga berpotensi membebani keuangan negara.

"Ya gimana lah bu, tidak governance kok, betul engga pak? Hayo yang main di situ siapa aja hayo, yang udah bangkrut berapa BUMN? enggak governance kok", kata Ganjar saat Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu, 8 November. 

Ganjar mengatakan perlu tata kelola secara prudent alias hati hati di sektor BUMN Karya. Ganjar pun juga menyebut BUMN harus memiliki integritas, bersih dan anti dari korupsi.