JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menunda pemeriksaan terhadap peserta Pemilu 2024 yang tersandung dugaan tindak pidana korupsi hingga penyelenggaraan pemilu selesai dijalankan.
Jaksa Agung mengungkapkan, penerbitan instruksi tersebut merupakan komitmen pelaksanaan memorandum jaksa agung nomor 127 tentang upaya meminimalisir dampak penegakan hukum terhadap pelaksaan Pemilu 2024 dan Memorandum Jaksa Agung Nomor 128 tentang optimalisasi peran intelijen dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Secara tegas dalam instruksi tersebut kami menginstruksikan ke pada jajaran kejaksaan untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggara Pemilu Serentak 2024," ujar Burhanuddin di ruang rapat Komisi III DPR, Kamis, 16 November.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Jaksa Agung Jamin Jaga Marwah Kejaksaan Agar Tak Jadi Alat Politik di Pemilu 2024
16 November 2023, 11:19 -
| BERITA
Terduga Teroris yang Ditangkap Densus 88 di Palu dan Semarang Jaringan AD-JI
16 November 2023, 10:54 -
| BERITA
Tak Hanya Firli Bahuri, Polisi Periksa 3 Pegawai KPK Soal Kasus Pemerasan SYL Hari Ini
16 November 2023, 10:22
Langkah-langkah tersebut salah satunya dengan memetakan potensi ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana pemilu sebagai bentuk deteksi pencegahan dini serta menemukan langkah mitigasi penyelesaiannya.
"Dalam penegakan hukum terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu, kami juga memerintahkan kepada jajaran Jampidsus dan jajaran intelijen untuk menunda proses pemeriksaan, baik dalam setiap penyelidikan maupun penyidikan terhadap penanganan laporan dugaan tipikor yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilihan umum," tegas Jaksa Agung.
