6 Poin yang Harus Dipenuhi Jakarta Agar Jadi Kota Pintar Berskala Global

JAKARTA - Enam poin harus dipenuhi Jakarta agar menjadi sebuah kota pintar berskala global setelah tidak lagi berstatus Ibu Kota Negara (IKN).

"Kebetulan Pemprov DKI Jakarta melalui Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) sudah melakukan sintesis Jakarta sebagai kota global itu seperti apa," kata Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City (UP JSC) Yudhistira Nugraha pada "Jakarta Smart City Forum 2023”.

Enam poin atau hal penting telah dipetakan (mapping). "Jadi ada enam kategori. Enam kategori ini kami coba 'mapping'," ujarnya dilansir ANTARA, Selasa, 14 November.

Pertama, sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Salah satu indikator yang harus dipenuhi oleh Jakarta sebagai kota global, yaitu adanya perusahaan di Jakarta dalam daftar 500 perusahaan top dunia.

Karena itu, pihaknya melakukan sejumlah upaya, seperti bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dalam Gerakan Nasional 1.000 Startup guna membangun ekosistem "startup'.

"Harapannya 'startup' inilah yang akan menjadi embrio-embrio perusahaan top dunia," ujarnya.

Kedua, penciptaan tenaga-tenaga yang terampil dalam bidang jasa serta perkembangan riset dan inovasi. Jakarta perlu memiliki karakteristik tersendiri dalam bidang teknologi informasi.

"Jadi kalau kita melihat India. India itu kalau di dalam dunia IT, sudah sangat terkenal dengan 'programmer'-nya. Dubai, dengan karakteristik, misalkan di bidang jasa dan Korea, permainan (gaming) dan seterusnya," katanya.

"Tentu Jakarta sebagai kota global harus punya karakteristik," katanya.

Ketiga, kenyamanan Jakarta untuk dihuni. Pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menyediakan aplikasi JakSehat sebagai upaya untuk memberikan akses informasi dan layanan kesehatan.

Aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi tentang kesehatan serta mengakses antrian rumah sakit dan puskesmas. Selain itu juga menyediakan informasi-informasi dalam bidang lain, seperti perumahan, lalu lintas dan tenaga kerja guna melayani warga.

Keempat, Jakarta sebagai pusat destinasi wisata. Dia mencontohkan, London dan Singapura bukan hanya pusat ekonomi, namun juga merangkap sebagai pusat pariwisata.

Karena itu, pihaknya bekerjasama dengan sejumlah pihak, seperti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan Jakcation

untuk menyediakan layanan informasi pariwisata secara dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Kelima, sebagai kota global, Jakarta perlu lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Tentu berbagai upaya dilakukan, khususnya dalam konteks platform digital.

Upaya-upaya tersebut adalah kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk memasang beberapa sensor udara di beberapa wilayah agar masyarakat mendapatkan informasi tentang kualitas udara.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan sensor yang terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir sehingga dapat menjadi sistem peringatan dini melalui notifikasi bagi penggunanya.

Keenam, konektivitas transportasi Jakarta, baik secara intra maupun interkota.

"Tentu kalau kita lihat bahwa beberapa tahun belakangan ini, Jakarta sudah sangat pesat dalam konteks transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan pemerintah pusat, sangat fokus untuk pembangunan transportasi publik (public transport), seperti MRT, LRT dan sebagainya.

Menurut dia, langkah tersebut adalah upaya untuk menghubungkan warga Jakarta dengan wilayah sekitarnya, seperti Depok dan Bogor.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota Indonesia. Namun, Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian nasional, dengan parameter kota global sebagai rujukannya.