ANBK Terkendala Infrastruktur, Pemerataan Digital Harus Sampai Pelosok

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti permasalahan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di sejumlah daerah karena terkendala kurangnya infrastruktur digital. Ia pun menekankan pentingnya Pemerintah menata kesiapan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia.

"Menciptakan upaya mendukung kelancaran ANBK juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, agar menyediakan infrastruktur kelancaran jaringan digital di setiap wilayah. Pemerataan digital harus sampai ke pelosok-pelosok,” kata Puan, Selasa 14 November.

Sebelumnya diketahui, pelaksanaan ANBK di SDN Sigela, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, mendapat perhatian setelah para murid harus berjibaku dengan keterbatasan koneksi internet. Para siswa/siswi itu terpaksa menjalani asesmen di bibir pantai.

Hal yang sama juga terjadi saat siswa/siswi di SMPN 4 di Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok terpaksa melaksanakan ANBK di atas bukit guna mendukung kelancaran akses jaringan internet.

Puan menyebut fenomena itu menjadi gambaran nyata tentang tantangan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Puan mengingatkan Pemerintah memastikan kesiapan semua sarana dan fasilitas sebelum mengimplementasikan program pendidikan berbasis teknologi. Puan meminta Pemerintah juga menyiapkan semua langkah yang diperlukan manakala terjadi kesulitan akses internet bagi siswa untuk kebutuhan sekolahnya.

"Kendala akses internet yang belum memadai di daerah pelosok menjadi hambatan nyata bagi siswa-siswa yang ingin mengikuti ujian secara daring. Pemerintah harus menyadari bahwa keselarasan ini menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan," tutur mantan Menko PMK itu.

Meski begitu, Puan menyadari kehadiran ANBK sebagai program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sangat berguna untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan. Namun, komitmen pembangunan infrastruktur penunjang juga harus menjadi prioritas Pemerintah.

"Keselarasan antara kebijakan dan kondisi infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah yang kurang mendapat support perlu menjadi prioritas utama Pemerintah untuk mensukseskan ANBK ini," ungkap Puan.

Menurut peringkat East Ventures Competitiveness Index 2022 tentang daya saing digital, diketahui masih ada ketimpangan yang cukup signifikan di Indonesia. Di mana akses digital menunjukan ketidaksetaraan yang masih tinggi, terutama di Pulau Jawa.

Sementara itu dari hasil daya saing digital, Provinsi Papua berada di peringkat terendah pada 2020. Skor yang didapatkan Papua hanya sebesar 17,7 dengan indikator penunjang memperoleh skor yang terburuk, yaitu hanya sebesar 6,1.

Dengan adanya ketimpangan daya saing digital, Puan menilai perlu ada rencana cadangan dari Pemerintah dalam hal pelaksanaan ANBK atau yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Pemerataan infrastruktur digital masih menjadi tantangan yang membutuhkan waktu dan anggaran untuk diselesaikan. Saya kira pelaksanaan ANBK bisa di-adjust,” sebutnya.

“Salah satunya bisa dengan Pemda menyiapkan lokasi tertentu bagi anak-anak yang wilayahnya sulit akses internet saat pelaksanaan ANBK. Di lokasi itu disiapkan jaringan internet yang stabil,” tambah Puan.

Cucu Bung Karno ini menyebut, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan Pemda untuk menunjang kebutuhan anak-anak sekolah. Hanya saja Puan mengingatkan, komitmen pemerataan pembangunan infrastruktur digital harus terus berjalan.

"Ketidaksetaraan digital di Indonesia harus diatasi dengan memastikan akses internet yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah timur dan pelosok desa," ujarnya.