Mahfud MD Minta Keberadaan Wapres Bukan Hanya Jadi "Ban Serep" Presiden

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD ingin wakil presiden diberi peran lebih bukan hanya menjadi ban serep. Ia sempat meminta ini di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika dipinang sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Awalnya, Mahfud bercerita Megawati minta dia maju sebagai cawapres Ganjar dan mengurus masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga mengurusi aparat penegak hukum. Sejumlah elite PDIP seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey; dan Ketua DPP PDIP sekaligus anak Megawati, Prananda Prabowo juga hadir di pertemuan itu.

"Saya dipanggil Ibu Mega lalu diberi tahu, 'Pak Mahfud, kami sudah mempertimbangkan segalanya. Sekarang Indonesia butuh penegakan hukum, perlu pemberantasan korupsi, (perbaikan, red) aparat hukum yang kacau. Kami perlu Pak Mahfud menangani itu. Untuk itu Pak Mahfud kami calonkan dan sudah kami putuskan tadi siang'," kata Mahfud dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored yang dikutip Senin, 13 November.

Mendapati permintaan itu, Mahfud bersedia tapi juga sempat terkejut. Alasannya, dia tak tahu namanya berada di kantong Megawati dan partai pendukung Ganjar.

"Bagi saya juga kejutan karena sebelum itu saya tidak pernah diberitahu yang sesungguhnya bahwa masuk nominasi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut.

Dalam perbincangan itu, Mahfud kemudian minta diberi akses lebih mengurusi masalah politik, hukum, dan keamanan (polhukam) jika terpilih bersama Ganjar. Sebab, ia melihat komando isu di sektor tersebut kebanyakan langsung dari presiden.

Apalagi, konstitusi menyatakan seorang presiden dibantu dengan wakilnya. "Kalau saya wapres, saya ingin ikut mengarahkan polhukm. Jangan wapresnya tidak menyentuh. Kalau akses ini diberikan kepada saya dengan persetujuan Mas Ganjar, tentu saya akan menjadi dwi tunggal. Saya tidak akan bekerja sendiri," ujarnye menirukan pernyataannya dalam pertemuan tersebut.

Mendapati permintaan itu, Megawati disebut Mahfud sepakat. Dia bahkan mengatakan hal itu memang harus dilakukannya.

"'Oh ya, Pak Mahfud. Itu memang yang harus Pak Mahfud kerjakan kalau jadi wapres. Itu dilanjutkan apa yang menjadi concern penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pelanggaran HAM'," katanya menirukan pernyataan Presiden ke-5 RI tersebut.

Mahfud meyakini permintaannya ini bisa dia jalankan seperti ketika Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno dan wakilnya, Moh. Hatta. "Kan efektif. Bung Hatta administratornya dan Bung Karno integratornya," tegasnya.

"Zaman Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto), wapres kan efektif di bidang wasbang, pengawasan dan pembangunan. Nah, saya ingin seperti itu. Bukan terlalu umum menjadi atau hanya bekerja saat presiden tidak ada tapi dalam semangat bekerja bersama bukan saya ingin kerja sendiri. Tetap dalam semangat dwi tunggal," sambung Mahfud.

Permintaan ini diklaim Mahfud juga sudah disetujui oleh Ganjar. Sosok berambut putih itu disebutnya tak merasa masalah dengan permintaan tersebut.

"Toh, tanggung jawab pemutus akhir jika terjadi masalah-masalah yang sangat panas kan tetap harus presiden. Tapi, saya diberi akses menyentuh itu bukan sebagai koordinator formalitas tapi agak instruktif juga karena saya wakilnya Mas Ganjar, bukan cadangannya, bukan ban serepnya," pungkasnya.