Penyelenggara Konser Coldplay Diminta Buat Kesepakatan, Tidak Ada Kampanye LGBT Saat Acara Berlangsung

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyarankan agar kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat segera bertemu dengan kementerian terkait dan penyelenggara untuk membuat pakta kesepakatan, bahwa konser Coldplay di Indonesia tidak diwarnai dengan kampanye LGBT.

La Nyalla menegaskan, yang menjadi persoalan bukan pertunjukkan musiknya tapi soal kampanye LGBT.

Dia mengatakan, penting untuk membangun kesepahaman melalui perjanjian atau semacam pakta bersama dengan penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan konser itu.

La Nyalla akan memfasilitasi melalui DPD RI untuk mempertemukan para pihak terkait melalui alat kelengkapan yang ada di DPD RI.

"Nanti saya minta kepada teman-teman yang ada di Badan Akuntabilitas Publik di DPD RI, untuk hari Senin mengagendakan pertemuan para pihak terkait. Untuk memastikan bahwa konser tersebut tidak bermuatan kampanye LGBT," katanya dalam keterangan resmi yang diterima VOI, Jumat, 10 November.

Adapun dalam audiensi itu dihadiri sejumlah aktivis Islam yakni Sekjen PA 212 UUS Soliudin, Juru Bicara Geranati LGBT Novel Bamukmin, KH Nursasi (Tokoh Betawi), Ahmad Yani (Granati LGBT), Endi KH (Granati LGBT), Ginanjar (Granati LGBT), Aziz Yanuar (Pengacara) dan Abdul Halim (Ketua Dewan Dakwah Kota Bogor.

Sebelumnya diberitakan, Gerakan Nasional Anti LGBT (Geranati LGBT) akan menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan konser Coldplay di Jakarta pada Jumat, 10 November, siang.

Juru bicara Geranati LGBT, Novel Bamukmin berharap DPD RI dapat menjembatani pihaknya dengan penyelenggara konser (Coldplay), termasuk dari Kemenkopolhukam, Kemenparekraf, dan Mabes Polri, agar ada kesepakatan bersama mengenai konser terindikasi LGBT itu.

"Kami berharap agar ada nota kesepakatan bahwa di konser tersebut tak ada muatan LGBT. Kami pada Jumat, 10 November akan menggelar aksi ke beberapa instansi tersebut," tegas Novel kepada VOI, Jumat, 10 November.