Menteri Sakti Wahyu Targetkan Pembangunan 55 Industri Pengolahan Ikan di Pelabuhan Terpadu
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (Foto: Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 55 industri pengolahan ikan dalam rencana pembangunan pelabuhan terpadu. 

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, pembangunan ini guna mendukung program Lumbung Ikan Nasional (LIN). Tujuan pembangunan untuk mengintegrasikan proses yang ada dari hulu dengan hilir.

"Kemudian 4 industri galangan kapal diharapkan bisa tumbuh disana. Penyerapan tenaga meliputi 20.000 nelayan atau ABK, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, 11.000 pekerja industri perikanan," jelasnya dalam pesan elektronik dilansir Antara, Minggu, 14 Februari. 

Dia mengemukakan pemerintah terus memantapkan pengembangan program LIN di Maluku antara lain melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama kementerian dan lembaga selalu dilakukan guna membahas rencana pembangunan pelabuhan terpadu.

Dia menjelaskan potensi perikanan tangkap di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Maluku dinilai sangat banyak.

"Peluang yang belum dimanfaatkan mencapai 2,315 juta ton pada tahun 2019, maka jika kita memanfaatkan 25 persen saja atau 579 ribu ton maka diperkirakan perputaran ekonomi per hari di sana dapat mencapai Rp31 miliar. Angka tersebut masih bersumber dari produksi perikanan tangkap, belum perikanan budidaya," ucapnya.

Menteri Trenggono mengungkapkan keinginannya membangun pabrik tepung ikan di sana. Pembangunan ini penting untuk meminimalkan impor produk yang menjadi bahan baku pembuatan pakan ikan tersebut.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berharap pembangunan pelabuhan terpadu sebagai infrastruktur dasar program LIN dapat segera dilakukan.

Bahlil meyakini bahwa program tersebut bakal membangun sumber ekonomi baru di lautan dan daratan Maluku. Pembangunan pelabuhan sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan KKP.

"Bapak Presiden ingin agar semua processing itu dilakukan di darat, dengan pemahaman bahwa pendapatan negara dan daerah itu dapat di kontrol, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun ekosistem ekonomi yang ada di darat," ujar Bahlil.