JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, blusukan ke kawasan pesisir utara Jakarta guna menampung masukan dari nelayan dan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan lainnya.
"Saya ingin belanja masalah dengan menyerap beberapa masukan nelayan. Saya ingin tahu apa aja yang jadi kendala," kata Sakti Wahyu Trenggono di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara dikutip Antara, Minggu, 27 Desember.
Trenggono menyapa para pedagang ikan yang berjualan hingga melihat langsung aktivitas bongkar muat cumi-cumi di Pelabuhan Muara Angke.
Dia ditemani Plt Dirjen Perikanan Tangkap, M Zaini dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, dan Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Widjatmoko.
Menteri Trenggono memastikan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka untuk mengubah citra pasar ikan yang kumuh menjadi pasar ikan yang terlihat bersih, higienis dan sehat.
"Saya melihat juga ada pelelangan pasar ikan. Banyak PR-nya, saya akan kerja sama dengan Pemda untuk perbaikan sistem. Supaya pasar ikan tidak lagi dilihat kumuh," katanya.
Usai berkeliling di Pelabuhan Muara Angke, Menteri Trenggono melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dan meninjau kegiatan bongkar hasil tangkapan ikan.
Sebagai informasi, data produksi pendaratan ikan di PPS Nizam Zachman periode Januari-November 2020 mencapai 65.983 ton dengan nilai mencapai Rp1,3 triliun.
Sementara itu produksi ikan yang masuk dari luar pelabuhan melalui jalur darat dan kapal pengangkut ikan untuk didistribusikan di PPS pada periode yang sama mencapai hingga 94.387 ton dengan nilai sebesar Rp2,3 triliun.
BACA JUGA:
Ke depan, dia berjanji akan berkeliling ke sejumlah pesisir di Indonesia untuk menyerap lebih banyak masukan dari para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
"Saya akan pergi terus ke pesisir Indonesia sampai saya mendapatkan kebijakan tepat untuk nelayan," tegasnya.
Menteri Trenggono mengutarakan harapannya agar kehadirannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa membawa manfaat dan dampak positif bagi nelayan.