Bagikan:

HULU SUNGAI TENGAH - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyerahkan dana insentif fiskal kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2023 sebesar Rp5,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST), Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Saya ingin dana insentif fiskal ini mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah, serta menjangkau lebih banyak lagi kelompok keluarga prasejahtera,” kata Wapres dilansir ANTARA, Kamis, 9 November.

Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengingatkan pemerintah daerah terkait perkembangan pencapaian target penurunan angka kemiskinan nasional.

“Saya minta pemerintah daerah melakukan refocusing untuk anggaran 2024, agar lebih memihak masyarakat pedesaan, tolong prioritaskan warga desa di wilayah yang tertinggal,” ujar Wapres Ma’ruf.

Wapres menuturkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 baru di angka 9,36 persen. Padahal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berada di angka 6,5 persen hingga 7,5 persen.

Menurut Wapres, pendekatan kebijakan khusus sangat diperlukan untuk mendukung target RPJMN, yakni melalui berbagai program mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Wapres mengungkapkan pengentasan penduduk miskin wilayah pedesaan cenderung tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Hal itu memerlukan perhatian melalui intervensi yakni optimalisasi implementasi dana desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan di pedesaan.

Bupati HST Aulia Oktafiandi setelah menerima dana insentif fiskal secara simbolis dari Wapres RI, menyampaikan ucapan syukur atas penghargaan yang diperoleh Pemkab HST.

Menurut dia, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten HST.

“Semoga dana insentif ini bermanfaat untuk memotivasi pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” ujar Aulia.