BRIN: Jika Politik Dinasti Menang Pemilu, Demokrasi Indonesia Akan Terancam

JAKARTA - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli, menyoroti istilah politik dinasti yang kembali ramai dibicarakan publik usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres dan cawapres. Menurutnya, jika politik dinasti menang di Pemilu 2024 maka demokrasi Indonesia akan terancam. 

Diketahui, putusan MK tersebut dianggap untuk meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Jokowi pun dinilai melakukan praktik politik dinasti. 

Romli menilai, dinasti politik akan menjadi masalah apabila membajak dan membonsai demokrasi. Khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Politik dinasti saat berkuasa, dan untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game,” ujar Lili Romli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 7 November. 

Menurutnya, kasus politik dinasti ini banyak di Indonesia lantaran demokrasi elektoral dianggap hanya sekedar formalitas. Hal itu terjadi karena semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, dan civil society dikooptasi. 

Selain itu, kata Lili, politik dinasti juga menguasai sumber daya ekonomi dan bahkan koruptif. "Kalau di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak menunjukkan hal yang positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi dan ketika berkuasa mereka koruptif,” katanya.

Sedangkan negara-negara maju, lanjut Lili, politik dinasti melalui proses sesuai dengan prosedur demokrasi. Tidak ujug-ujug berkuasa dan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu melalui pengkaderan dan rekrutmen politik yang sama seperti kader yang lain.

“Mereka juga memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik sehingga ketika berkuasa juga berhasil dengan baik, tidak koruptif. Jika gagal, publik tidak akan memilihnya kembali, ada punishment,” tambahnya.

Lili menilai, apabila kondisi politik dinasti berlanjut maka bukan tidak mungkin demokrasi nasional akan meradang.

“Untuk proyeksi ke depan, jika politik dinasti tetap bercokol dan menang dalam pemilu, demokrasi Indonesia akan terancam. Sekarang saja demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, apalagi nanti jika yang berkuasa dinasti politik,” katanya.