JAKARTA - Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan Satuan Tugas (Satgas) Antihoaks yang ada di bawah tanggung jawabnya bekerja semakin intensif jelang Pemilu 2024.
Ia mengatakan Satgas Antihoaks tersebut semakin gencar bekerja mengingat di masa tahun politik ini hoaks yang berpotensi memecah belah dan mengandung konten sensitif telah meningkat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Kami memiliki Satgas Antihoaks di Kementerian Kominfo ini, dan memang kami bekerja semakin rajin mengingat tugas kami adalah melakukan penjelasan ke masyarakat mana yang hoaks dan berita palsu," kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis 2 November, disitat Antara.
Menkominfo lebih lanjut memastikan Kementerian Kominfo tetap akan mengambil posisi netral selama menangani hoaks politik yang beredar pada periode jelang Pemilu 2024.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semua hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa pasti akan ditangani dan diputus aksesnya.
"Pokoknya kami ini Kementerian Kominfo netral posisinya, siapapun kandidatnya, apapun partainya kalau ada hoaks, ada fitnah (di ruang digital), itu bisa kami proses," tegasnya.
BACA JUGA:
Bahkan Budi mengatakan untuk konten hoaks yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik langsung kepada masyarakat dipastikan pelaku yang menyebar ataupun yang membuat bisa dijerat sesuai undang-undang yang berlaku.
Sebelumnya, pada Jumat 27 Oktober, Kementerian Kominfo mengungkapkan bahwa hoaks mengenai Pemilu 2024 meningkat drastis pada 2023 dibandingkan dengan 2022.
"Sepanjang 2022 hanya 10 hoaks Pemilu, namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Budi di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta.
Peningkatan hoaks terkait dengan isu Pemilu itu makin terasa signifikan saat memasuki Juli 2023 dan terus meningkat hingga Oktober 2023. Bahkan dalam data terbaru Kemenkominfo untuk 27 Oktober 2023 sudah ditemukan lagi tambahan sebanyak tiga hoaks baru yang menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terkait Pemilu memang semakin memanas.