Pemprov DKI Klaim Antrean Pangan Murah Tak Lagi Membludak

JAKARTA - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut pihaknya telah menambah lokasi pendistribusian pangan murah atau pangan bersubsidi.

Sehingga, Eli mengklaim antrean warga yang hendak membeli pangan murah yang membludak tak lagi terjadi. Hal ini juga berkat terlayaninya pengambilan nomor antrean yang dibuka secara online.

"Pada saat sekarang ini kita melakukan penambahan titik distribusi dari 193 menjadi 289. Kemudian, kita juga membuka secara online untuk masyarakat yg sudah bisa menggunakan online. Ternyata, ini mengurangi (antrean), turun," kata Eli kepada wartawan, Kamis, 2 November.

Dijelaskan Eli, pengambilan nomor antrean secara online ini dilayani di gerai lingkup Perumda Pasar Jaya. Masyarakat perlu membua situs antriankjp.pasarjaya.co.id untuk mendaftar dengan memasukkan nomor KK dan KTP.

"Nanti kita mendapatkan nomor antrean, itu pun tergantung kita mau ngambilnya tanggal berapa, jam berapa, gerai dimana. Itu silakan oleh masyarakat sendiri," ungkap Eli.

Kemudian, untuk lebih mengurai antrean pada lokasi distribusi, Pemprov DKI akan mencairkan bantuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) secara bertahap. Sehingga, penerima KJP tersebut membeli pangan murah sesuai dengan waktu pencairannya.

"Kita melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mencairkan program KJP sevara bertahap. Kalau dulu kan langsung bruk, tuh. Sekarang kita koordinasi. Misal, minggu kedua SD, minggu selanjutnya SMP dan SMA. Ini salah satu upaya supaya tidak terjadi penumpukan," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengadukan praktik pungli pada pelaksanaan program subsidi pangan murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Pungli ini disebut muncul karena padatnya antrean warga yang hendak membeli pangan murah. Bahkan, dilaporkan jika warga sampai datang ke lokasi dan mulai mengantre sejak pukul 3 pagi. Sementara, penjualan pangan bersubsidi baru dibuka pukul 8 pagi.

Suhud membeberkan bahwa pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut. Warga yang membayar pungli ini tak perlu mengantre di lokasi lantaran pelaku pungli menempatkan batu atau sandal pada nomor antreannya.

Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menindaklanjuti pengaduan pungli dalam pelaksanaan program subsidi pangan yang terjadi di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

"Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," kata Heru beberapa waktu lalu.

Heru mengaku telah mengetahui soal membludaknya antrean program pangan murah ini. Karena itu, Heru mengaku akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) beserta BUMD pangan untuk menyelesaikan masalah ini.

"Itu masukan bagus, kan tidak hanya di Koja aja, kemarin juga ada di beberapa tempat. Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi. Tapi nanti, sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," ujar Heru.