JAKARTA - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut pihaknya akam menambah lokasi pendistribusian pangan bersubsidi di Jakarta.
Hal ini diputuskan guna meminimalisasi penumpukan antrean warga yang akan membeli pangan murah hingga berjam-jam. Penambahan titik ini juga menjadi cara memberantas pungli yang diakibatkan dari membludaknya antrean.
"Direncanakan penambahan lokasi distribusi untuk mengurangi penumpukan massa atau antrian," kata Suharini dalam pesan singkat, Kamis, 21 September.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga akan menggencarkan sosialisasi kepada penerima manfaat melalui pengumuman yang dipasang dan berisi informasi jadwal layanan, pembagian nomor antrian, dan waktu transaksi yang diberikan.
"Pembagian nomor antrean pukul 07.00 sampai dengan 08.00 WIB. Sementara pelaksanaan teansaksi dimulai pukul 09.00 sampai 16.00 WIB," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengadukan praktik pungli pada pelaksanaan program subsidi pangan murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Hal ini dibongkar Suhud dalam interupsinya saat rapat paripurna penandatanganan MoU dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.
Suhud membeberkan bahwa pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.
Suhud lantas memutar rekaman suara di ponselnya dan mendekatkan suara rekaman tersebut pada mikrofon agar dapat diperdengarkan seisi ruangan.
Dalam rekaman tersebut, seorang warga yang tak disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya ditawari membayar Rp50 ribu untuk bisa mendapat antrean pembelian sembako murah di barisan paling depan.
Sementara, antrean paling belakang dipatok harga Rp20 ribu. Warga yang membayar pungli ini tak perlu mengantre di lokasi lantaran pelaku pungli menempatkan batu atau sandal pada nomor antreannya.
"Itu pimpinan, realitas di lapangan. Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," ungkap suhud pada Senin, 18 September.
Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menindaklanjuti pengaduan pungli dalam pelaksanaan program subsidi pangan yang terjadi di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
"Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," kata Heru usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta.
Pungli ini disebut muncul karena padatnya antrean warga yang hendak membeli pangan murah. Bahkan, dilaporkan jika warga sampai datang ke lokasi dan mulai mengantre sejak pukul 3 pagi. Sementara, penjualan pangan bersubsidi baru dibuka pukul 8 pagi.
Heru mengaku telah mengetahui soal membludaknya antrean program pangan murah ini. Karena itu, Heru mengaku akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) beserta BUMD pangan untuk menyelesaikan masalah ini.
"Itu masukan bagus, kan tidak hanya di Koja aja, kemarin juga ada di beberapa tempat. Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi. Tapi nanti, sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," urai Heru.