Terbongkar Ada Pungli Subsidi Pangan di Koja Jakut, Pj Gubernur Heru: Saya Cek

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menindaklanjuti pengaduan pungli dalam pelaksanaan program subsidi pangan yang terjadi di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

"Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," kata Heru usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 18 September.

Pungli ini disebut muncul karena padatnya antrean warga yang hendak membeli pangan murah. Bahkan, dilaporkan jika warga sampai datang ke lokasi dan mulai mengantre sejak pukul 3 pagi. Sementara, penjualan pangan bersubsidi baru dibuka pukul 8 pagi.

Heru mengaku telah mengetahui soal membludaknya antrean program pangan murah ini. Karena itu, Heru mengaku akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) beserta BUMD pangan untuk menyelesaikan masalah ini.

"Itu masukan bagus, kan tidak hanya di Koja aja, kemarin juga ada di beberapa tempat. Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi. Tapi nanti, sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," urai Heru.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengadukan praktik pungli pada pelaksanaan program subsidi pangan murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Hal ini dibongkar Suhud dalam interupsinya saat rapat paripurna penandatanganan MoU dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Suhud membeberkan bahwa pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.

"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ungkap Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Suhud lantas memutar rekaman suara di ponselnya dan mendekatkan suara rekaman tersebut pada mikrofon agar dapat diperdengarkan seisi ruangan.

Dalam rekaman tersebut, seorang warga yang tak disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya ditawari membayar Rp50 ribu untuk bisa mendapat antrean pembelian sembako murah di barisan paling depan.

Sementara, antrean paling belakang dipatok harga Rp20 ribu. Warga yang membayar pungli ini tak perlu mengantre di lokasi lantaran pelaku pungli menempatkan batu atau sandal pada nomor antreannya.

"Itu pimpinan, realitas di lapangan. Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," ungkap dia.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang memimpin rapat paripurna lantas meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga hadir dalam rapat untuk segera menindak praktik pungli tersebut.

"Mohon Pak Gubernur, mohon ditindaklanjuti. Ini ada yang enggak bener di lapangan mengenai pangan, ya," ujar Prasetyo sebelum menutup rapat paripurna.