Selasa Malam, KPU dan DPR Bahas Perubahan PKPU soal Batas Usia Capres Cawapres

JAKARTA - Hari ini, Selasa 31 Oktober malam rencananya Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR. Rapat ini berkaitan dengan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang batas usia capres dan cawapres.

“Rencananya Selasa 31 Oktober pukul 19.00 akan digelar RDP atau konsultasi antara KPU, DPR, Komisi II, dan pemerintah,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Hasyim menjelaskan bahwa norma di PKPU kerap berubah akibat putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga menurutnya tidak perlu ada revisi undang-undang.

Misalnya norma menteri yang akan maju pada pilpres diharuskan mundur dari jabatannya. Saat itu terdapat judicial review agar diubah dan cukup mengajukan persetujuan kepada presiden.

“Itu juga tidak ada revisi UU, seperti mantan terpidana yang harus jeda lima tahun itu putusan MK, dan tidak ada revisi UU karena begitu diucapkan langsung berlaku,” ungkapnya.

Sebelumnya,  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka tetap bisa lolos sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024, walau Peraturan KPU (PKPU) belum direvisi.

Diketahui, Pasal 13 ayat (1) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur batas usia capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara, Gibran kini berusia 36 tahun.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden ke KPU lantaran ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru.

Adapun MK dalam amar putusannya mengubah bunyi pasal batas usia minimum capres-cawapres menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

"Membacanya (pencalonan Gibran) sebagaimana mestinya menghormati keputusan Mahkamah Konsitusi, salah satunya syaratnya adalah umur paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang untuk pengisiannya melalui pemilihan umum atau pilkada," kata Hasyim pekan lalu.

Mengacu pada putusan MK tersebut, Hasyim pun menilai Gibran tak terkendala ketentuan batas usia. Sebab, Gibran sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu wali kota Solo.

Gibran juga telah menyerahkan surat persetujuan dan surat izin cuti dari Presiden Jokowi sehingga hal ini membuatnya bisa mendaftarkan diri sebagai cawapres.

"Dengan begitu sesungguhnya, kalau ada orang yang sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah yang itu pengisiannya melalui pilkada, ada ketentuan kan oleh kepala daerah aktif itu harus apa, menyerahkan surat persetujuan dan surat izin cuti dari presiden," jelas Hasyim.