Dianggap Meresahkan, Puluhan Preman di Garut Diciduk Jelang Pemilu 2024

GARUT - Polisi menciduk puluhan orang preman dari sejumlah tempat wilayah perkotaan Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar).

Preman di Garut tersebut selama ini dilaporkan sering meresahkan kemudian dilakukan tes urine dalam menjaga ketertiban umum, sehingga tercipta kenyamanan bagi masyarakat di daerah itu.

"Kegiatan hari ini kita dalam rangkaian cipta kondisi menjelang Pemilu 2024," kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha saat kegiatan operasi berantas premanisme, di Garut, Senin 16 Oktober, disitat Antara.

Dalam operasi gabungan itu terdiri atas sejumlah personel kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kabupaten Garut yang turun langsung menyisir sejumlah jalanan di kota Garut.

Petugas mengamankan, sejumlah orang yang disinyalir merupakan preman, juru parkir liar, dan juga pengamen jalanan yang selama ini dilaporkan keberadaan mereka cukup meresahkan masyarakat.

Seluruh preman itu diangkut menggunakan truk kemudian dibawa ke Markas Polres Garut untuk dilakukan pendataan identitas diri, dan tes urine untuk mendeteksi mengkonsumsi obat-obat terlarang atau narkoba.

Kapolres menyampaikan dalam penertiban preman itu, Polres Garut bersinergi dengan instansi lainnya untuk bersama-sama mengatasi persoalan premanisme maupun aksi lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum di Garut.

Terlebih saat ini, kata Kapolres, menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024 harus melakukan langkah antisipasi dengan menjaga ketertiban dan keamanan publik.

"Untuk itu kami merasa perlu bersinergi karena sudah banyak laporan masyarakat terkait dengan aksi-aksi premanisme yang perlu penanganan secara berkesinambungan," katanya.

Ia menegaskan kepolisian dan seluruh instansi terkait siap bergerak melakukan langkah antisipasi agar aksi premanisme di Garut tidak berkembang dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, aksi geng motor yang meresahkan masyarakat harus ditertibkan, kepolisian tidak akan memberikan toleransi bagi siapa saja yang melanggar hukum.

"Tidak ada toleransi terhadap aksi-aksi premanisme, dan apabila nanti sifatnya kita akan lakukan pembinaan, kita juga sudah ada dari Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan," tandasnya.