Bagikan:

JAKARTA - Front Indonesia Timur mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut perpanjangan masa jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Desakan ini disampaikan melalui aksi demonstrasi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Oktober.

Massa aksi menyebut permintaan ini muncul karena Firli diduga terlibat pemerasan dalam pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Dugaan ini sedang ditangani Polda Metro Jaya.

“Kami menyatakan sikap mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut mandat masa perpanjangan jabatan Firli Bahuri selaku Pimpinan KPK karena diduga menyelewengkan tanggung jawabnya sebagai Ketua KPK,” demikian dikutip dari tuntutan massa.

Selain itu, aparat penegak hukum lain diminta segera mengusut dugaan pemerasan maupun pertemuan lain. Apalagi, Firli sudah beberapa kali diduga melanggar kode etik.

“Menyelidiki dugaan keterlibatan Firli Bahuri terkait berbagai pertemuan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang diduga terjerat kasus korupsi.”

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meningkatkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan petinggi KPK kepada Syahrul ke tahap penyidikan. Keputusan itu berdasarkan hasil gelar perkara.

Adapun di tengah pengusutan dugaan pemerasan, foto pertemuan antara Firli-Syahrul ramai beredar. Keduanya tampak bertemu di lapangan bulu tangkis dalam ruangan atau indoor.

Terkait foto ini, Firli sudah angkat bicara. Dia mengakui bertemu Syahrul pada 2 Maret 2022. Hanya saja, status politikus NasDem itu bukan pihak berperkara karena penyelidikan dugaan korupsi di Kementan baru dimulai pada Januari 2023.

“Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya," kata Firli dikutip dari keterangannya Senin, 9 Oktober.

Hanya saja, pernyataan Firli berbeda dengan yang disampaikannya sebelum foto itu tersebar luas. Dia saat itu mengaku tak pernah bertemu dengan Syahrul.

Hal tersebut disampaikannya di tengah konferensi pers penahanan tersangka pada Kamis, 5 Oktober. Firli bilang pertemuannya hanya terjadi saat rapat di Istana Negara, Jakarta.

"Bahkan waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu diambil fotonya,” tegasnya.

“Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya klirkan itu tidak pernah dilakukan sesuai yang dituduhkan,” sambung Firli.