Eskalasi Perang di Gaza Meningkat, DPR Minta Kemenlu Segara Evakuasi WNI

JAKARTA - Komisi I DPR RI terus memonitor perkembangan perang di Gaza, Palestina yang telah menelan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. DPR meminta agar Kementerian Luar Negeri RI untuk sesegera mungkin melakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di wilayah tersebut. 

"Dan semaksimal mungkin menjaga keamanan WNI yang berada di kawasan konflik, tidak hanya di Gaza tetapi juga Tepi Barat, sesuai dengan tujuan Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam keterangannya, Rabu, 11 Oktober. 

Komisi I DPR memandang perang di Gaza tidak lepas dari akar konflik yang terjadi sejak tahun 1948 yaitu direbutnya wilayah Palestina oleh Israel. 

"Ditambah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina selama bertahun-tahun," kata Meutya. 

Oleh karena itu, Meutya menegaskan, Komisi I DPR mengingatkan agar sikap Pemerintah Indonesia terus konsisten berpegang teguh pada amanah konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan dimuka bumi dan terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Komisi yang bermitra dengan Kementerian Luar Negeri itu pun meminta semua pihak yang berkonflik untuk menghentikan segala bentuk provokasi dan mulai memikirkan jalur dialog, serta solusi jangka pendek dan jangka panjang. 

"Solusi jangka pendek seperti dihentikannya segala bentuk kekerasan baik oleh Israel dan Hamas serta dukungan seluruh negara (termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Iran, Lebanon) dalam mewujudkan perdamaian yang berbentuk solusi jangka panjang 'two-state solution'," katanya.

"Di mana terbentuknya negara Palestina merdeka yang berdasarkan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional," sambung Meutya. 

Meutya menambahkan, Komisi I DPR juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berperan lebih aktif dalam memulai proses dialog dan berusaha menyelesaikan akar konflik utama. Menurutnya, tidak terlihatnya PBB dalam upaya penyelesaian konflik Palestina menjadi kritik tajam terhadap eksistensi lembaga ini. 

"PBB pun harus menolak segala solusi yang diputuskan secara unilateral," tegas politikus Golkar itu.