Belum Bayar SPP, Heru Budi Janji Bantu Ambil Ijazah Siswa yang Ditahan di Sekolah Swasta

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji akan membantu para lulusan siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena belum menyelesaikan biaya pendidikan atau SPP.

Heru juga mengaku akan mencari tahu penyebab masih banyak ijazah siswa yang sudah lulus namun masih tertahan di sekolah swasta Jakarta.

"Ya, saya mau mengecek kenapa bisa begitu. Kan, ada KJMU, ada beasiswa Jakarta. Kita cek. Kalau memang mereka tidak mampu, kita bantu," kata Heru saat ditemui di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat, 29 September.

Heru menegaskan Pemprov DKI akan menggelontorkan anggaran untuk membantu melunasi biaya pendidikan siswa yang ijazahnya tertahan. Mengingat, alokasi APBD untuk pendidikan terbilang besar.

"Kan, ada anggaran juga di Dinas Pendidikan," ujar Heru.

Sebelumnya, kondisi soal banyaknya ijazah siswa yang tertahan di sekolah swasta diungkapkan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Dalam interupsinya, Jhonny menyebut Komisi E banyak menerima keluhan masyarakat soal siswa yang sudah lulus namun mereka masih tak bisa mencari pekerjaan lantaran ijazahnya tertahan.

"Begitu banyaknya ijazah anak yang sudah lulus sekolah tapi masih ditahan. Yang berakibat mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja," ungkap Jhonny pada Rabu, 27 September.

Menurut Jhonny, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya, terutama dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun.

Konsekuensi dari program ini, menurut Jhonny, tidak boleh ada salah satu pihak yang menghambat anak mengenyam pendidikan hingga 12 tahun dan lulus. Hal inilah yang mendasari DPRD mendesak Heru Budi dan jajarannya untuk menyelesaikan masalah ijazah tertahan tersebut.

"Oleh karena itu, kepada pak pj agar bisa melakukan gerak cepat, out of the box, seperti apa yang dilakukan mentornya Bapak, Pak Insinyur Haji Joko Widodo agar ijazah jni secepatnya bisa diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dengan konsekuensi. Pemprov harus memberikan subsidi kepada sekolah swasta itu," ujar Jhonny.