Bagikan:

JAKARTA - Junta militer Mati pada Hari Senin mengumumkan kemungkinan penundaan Pemilu yang semula direncanakan digelar Februari mendatang karena alasan teknis, kemudian memundurkan batas waktu untuk kembali ke pemerintahan demokratis setelah dua kali kudeta.

Mali semula diperkirakan akan mengadakan pemungutan suara putaran pertama pada 4 Februari 2024, dan putaran kedua dua minggu kemudian. Itu sesuai degan jadwal penundaan selama dua tahun dari jadwal semula yang disetujui oleh otoritas sementara negara Afrika Barat tersebut.

Pernyataan junta mengatakan, penundaan tersebut hanya terjadi dalam skala kecil dan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perselisihan dengan sebuah perusahaan Prancis mengenai database catatan sipil, dengan timeline baru akan diumumkan kemudian, melansir Reuters 26 September.

Junta menuduh perusahaan teknologi internasional IDEMIA yang berbasis di Prancis, yang menyediakan sistem identifikasi sipil yang dikenal sebagai RAVEC kepada pemerintah sebelumnya, menyandera database mereka sejak Maret karena tagihan yang belum dibayar.

Situasi ini membuat tidak mungkin untuk mendaftarkan pemilih baru yang memenuhi syarat dan memperbarui daftar pemilih, serta memperlambat peluncuran kartu identitas biometrik baru, kata junta.

Sementara itu, juru bicara IDEMIA mengatakan perusahaannya tidak memiliki kontrak dengan pemerintah sementara Mali, membenarkan bahwa layanannya telah ditutup karena tagihan yang belum dibayar.

Terkait itu, junta militer Mali mengatakan akan memindahkan data identifikasi sipil yang ada ke sistem baru "secara eksklusif di bawah kendali Mali."

Terpisah, badan politik dan ekonomi Afrika Barat, ECOWAS, belum mengomentari pengumuman junta militer Mali tersebut.

Diketahui, blok tersebut telah memimpin negosiasi yang menegangkan antara Mali dengan negara-negara Afrika Barat lainnya yang dilanda kudeta, untuk memulihkan pemerintahan demokratis dalam jangka waktu yang dapat diterima.