Bagikan:

JAKARTA - Ukraina berencana untuk menuntut Polandia, Hongaria dan Slovakia atas larangan produk pertaniannya, kata Menteri Pertanian Mykola Solsky pada Hari Senin.

"Saya pikir (hal itu akan terjadi) dalam waktu dekat," katanya kepada Reuters, seperti dikutip 18 September.

Sebelumnya, Politico pada Hari Senin mengutip pernyataan Perwakilan Dagang Ukraina Taras Kachka dalam sebuah wawancara Kyiv, berencana untuk menuntut ketiga negara tersebut.

Pembatasan yang diberlakukan oleh Uni Eropa pada Bulan Mei memungkinkan Polandia, Bulgaria, Hongaria, Rumania dan Slovakia untuk melarang penjualan domestik gandum, jagung, biji lobak dan biji bunga matahari dari Ukraina, sementara mengizinkan transit kargo tersebut untuk diekspor ke tempat lain.

Terbaru, Polandia, Slovakia dan Hongaria mengumumkan pembatasan mereka sendiri terhadap impor biji-bijian Ukraina pada Hari Jumat, setelah Komisi Eksekutif Eropa memutuskan untuk tidak memperpanjang larangan impor di lima anggota Uni Eropa itu pada Jumat lalu.

Warsawa, Bratislava dan Budapest mengatakan, mereka bertindak demi kepentingan perekonomian dan dimaksudkan untuk melindungi petani dari melimpahnya produk.

"Penting untuk membuktikan bahwa tindakan ini salah secara hukum. Dan itulah mengapa kami akan memulai proses hukum besok," ujar Kachka seperti dikutip Politico.

Kachka mengatakan, Ukraina juga dapat menerapkan tindakan timbal balik terhadap Polandia, jika Warsawa tidak membatalkan tindakan tambahannya.

"Kami akan terpaksa melakukan pembalasan terhadap produk tambahan tersebut, dan akan melarang impor buah serta sayuran dari Polandia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Polandia Robert Telus mengatakan larangan di Warsawa mencakup empat jenis sereal, namun diperluas hingga mencakup makanan yang terbuat dari sereal berikut: jagung, gandum dan rapeseed.

Diketahui, Kyiv mengatakan pihaknya akan meminta arbitrase internasional terkait larangan tersebut.

Kachka mengatakan, Kyiv siap untuk "mengambil tanggung jawab untuk memastikan ekspor dari Ukraina tidak menimbulkan 'tsunami' di negara-negara tetangga" dan akan menerapkan sistem izin ekspor biji-bijian "waktu nyata".