Ramai Isu Uang Palsu Kelihatan Asli, Pemerintah Diminta Masifkan Edukasi ke Masyarakat

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti isu uang mutilasi yang menimbulkan kehawatiran publik. Ia mendorong Pemerintah memasifkan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan uang asli dan uang palsu.

Uang mutilasi sendiri merupakan uang asli yang disobek lalu disambungkan dengan uang palsu untuk mengelabui masyarakat.

"Edukasi masyarakat tentang peredaran uang mutilasi harus ditingkatkan. Masyarakat perlu mengetahui tanda-tanda uang yang sah dan bagaimana melaporkan jika secara tidak sengaja mendapatkan uang mutilasi," ucap Puan, Senin 11 September.

Seperti diketahui, isu soal uang mutilasi berawal dari sebuah video yang viral di media sosial di mana seorang perempuan mengaku mendapatkan uang mutilasi. Dalam video tersebut terlihat selembar uang Rp100 ribu yang sengaja disobek dan direkatkan kembali. Setelah ditelaah, warna uang yang disambung tersebut nampak berbeda.

Bank Indonesia (BI) sendiri sudah meminta masyarakat untuk berhati-hati dan tidak merusak rupiah. BI pun mengimbau masyarakat untuk tetap memerhatikan desain uang rupiah sebab uang yang dirusak secara sengaja tidak sah untuk digunakan dalam transaksi.

Puan mendorong BI untuk memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat terkait peredaran uang mutilasi ini.

"Apakah sudah terbukti benar beredar uang mutilasi ini. Dan bagaimana langkah yang perlu diambil masyarakat apabila menerima uang mutilasi seperti yang tengah ramai dibicarakan,” ucap perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.

“Bank Indonesia dan pihak berwenang lainnya dapat meluncurkan kampanye informasi yang lebih agresif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat," sambung Puan.

Di sisi lain, masyarakat juga diminta pro aktif untuk turut berperan dalam memerangi peredaran uang mutilasi. Dengan adanya kerja sama dengan pihak berwenang, kata Puan, hal tersebut dapat memberantas peredaran uang palsu di tengah masyarakat.

"Jika masyarakat menemukan uang yang dicurigai sebagai uang mutilasi, segera laporkan ke kantor Bank Indonesia terdekat atau kepada pihak kepolisian," imbaunya.

Lebih lanjut, Puan mendorong BI untuk membuat posko pengaduan dan penukaran uang mutilasi. Langkah tersebut akan memudahkan masyarakat menukar uang palsu dengan uang asli dan meminimalisir adanya ketakutan di kalangan masyarakat bahwa mereka telah kehilangan uang.

“Meski BI sudah mengumumkan masyarakat yang secara tidak sengaja mendapatkan uang mutilasi bisa menukarnya selama memenuhi kriteria, tapi perlu ada prosedur yang lebih intens ke masyarakat. Prosedur yang lebih ramah dan memudahkan,” jelas Puan.

Mantan Menko PMK ini pun menyebut peredaran uang palsu cukup mengkhawatirkan. Sebab, menurut Puan, uang palsu dapat merugikan masyarakat sekaligus mencoreng nama baik negara.

"Hal ini bukan hanya merupakan masalah keuangan, tetapi juga merugikan integritas mata uang negara dan dapat memberikan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan keuangan Indonesia," ungkap cucu Bung Karno tersebut.

Puan mendesak Pemerintah, khususnya Kepolisian dan Bank Indonesia (BI) untuk segera mengambil tindakan tegas dan efektif dalam menindak pelaku peredaran uang mutilasi. Dengan tindakan preventif, diharapkan masalah isu soal uang mutilasi ini tidak berlarut-larut karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

"Pastikan dulu kebenaran peredaran uang mutilasi. Dan jika terbukti benar ada, Kepolisian harus segera mengusut dan mencari pelaku peredaran uang mutilasi. Tindakan hukum harus diambil terhadap mereka yang terlibat dalam peredaran uang palsu sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Puan.