Kemarau Panjang Bikin Gagal Panen, DPR Dorong Insentif untuk Petani

JAKARTA - Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah memberikan insentif khusus bagi para petani yang mengalami gagal panen akibat kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebab gagal panen juga memberikan dampak yang luas bagi perekonomian negara, terlebih kini tengah terjadi kenaikan harga beras di banyak daerah.

"Kerugian yang ditimbulkan akibat gagal panen cukup besar sehingga petani kesulitan untuk menanami kembali lahan pertaniannya karena tidak ada modal,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, Rabu 6 September.

Bencana kekeringan akibat musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Sukabumi. Belasan hektare lahan pertanian di Sukabumi dilaporkan terancam gagal panen akibat kekeringan, khususnya yang berada di Kecamatan Jampangtengah.

Selain itu bencana kekeringan juga terjadi pada lahan pertanian di Kabupaten Bekasi, di mana lahan yang terdampak sebanyak 16.353 hektare dan lahan terancam seluas 3.618,5 hektare. Sementara itu berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, kekeringan melanda di 10 kecamatan serta 32 desa.

“Seluruh petani di Kalimantan Barat juga was-was gagal panen karena kondisi kemarau kali ini cukup parah. Sehingga memang dibutuhkan afirmatif dari Pemerintah,” ujar Daniel.

Daniel mengingatkan ketahanan pangan di daerah perlu dijaga, termasuk dengan menjaga lahan pertanian supaya tetap ditanami oleh petani. Dengan begitu lahan pertanian tetap menghasilkan dan memberikan dampak yang baik pada masyarakat.

"Untuk mengantisipasi, Pemerintah harus menyiapkan program insentif bagi para petani. Karena gagal panen di sejumlah daerah di Indonesia akan berdampak pada ketahanan pangan masyarakat," tuturnya.

Bukan hanya memberikan insentif bagi para petani, Pemerintah juga didorong melakukan peningkatan infrastruktur irigasi. Dengan begitu, produksi pertanian tetap kuat meski mengalami musim kemarau yang panjang.

"Investasi dalam infrastruktur irigasi yang lebih baik telah membantu petani dalam menghadapi musim kemarau yang semakin panjang dan parah. Ini adalah langkah proaktif yang sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan wilayah ini," jelas Daniel.

Lebih lanjut, Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu mengingatkan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan cadangan beras di daerah-daerah menyusul adanya ancaman sentra produksi beras kekeringan akibat fenomena El Nino. Daniel meminta Pemerintah memastikan persediaan cadangan beras aman.

“Khususnya di daerah-daerah yang terdampak El Nino. Pastikan stok cadangan beras di daerah yang kekeringan tetap aman. Bisa dengan menggelar operasi pasar, meningkatkan pengawasan dan koordinasi,” ucapnya.

Daniel juga mendorong Pemerintah mempromosikan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan.

“Seperti dengan diversifikasi tanaman, penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik, dan perencanaan tata guna lahan yang bijaksana sehingga dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap dampak kekeringan,” terang Daniel.

Ketersedian cadangan beras penting menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut fenomena El Nino akan membuat sebagian daerah kekeringan hebat. Daerah-daerah yang dimaksud merupakan sentra produksi beras.

Daniel menilai, harus ada langkah preventif dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan cadangan beras.

“Karena fenomena iklim terjadi secara periodik, dan berdampak serius pada produksi pangan dan persediaan beras di Indonesia. Harus diingat, memastikan ketersediaan cadangan beras adalah elemen kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” paparnya.

“Jadi Pemerintah melalui berbagai instansi terkait, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa cadangan beras tersedia secara cukup dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan,” lanjut Daniel.

Komisi di DPR yang membidangi urusan pangan dan pertanian itu juga menyoroti tren kenaikan harga beras yang terjadi belakangan. Dampak El Nino dan larangan ekspor beras dari India telah menyebabkan kenaikan harga beras, setidaknya di 86 kota.

Daniel pun mendesak Pemerintah mengkaji kembali efektivitas program-program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengendalikan harga beras.

“Kenaikan harga beras adalah salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi,” tegasnya.

Daniel juga mendorong Pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia tidak bergantung dari hasil impor beras dari negara lain.

“Maka saya selalu katakan insentif dan program bantuan bagi petani untuk mendukung kemajuan produksi pertanian kita harus jadi prioritas. Kita harus bisa mewujudkan berdikari dalam hal ketahanan pangan,” tukasnya.

Di sisi lain, Daniel juga meminta Pemerintah mengantisipasi dampak kekeringan yang kini tengah melanda sejumlah daerah dan menyulitkan masyarakat. Salah satunya dengan membuat sumut bor dan memberikan bantuan pompa, karena kekeringan bukan hanya mengancam ketahanan pangan tetapi juga mengganggu ketersediaan air bersih.

"Krisis ini adalah peringatan bahwa masalah kekeringan adalah ancaman nyata yang harus dihadapi oleh banyak wilayah di Indonesia. Pemerintah dituntut menyiapkan strategi antisipasi dan solusi, terutama bagi para petani," ujar Daniel.