Tiba-tiba Cak Imin Dipinang Anies, Demokrat: Hati hati dalam Kontestasi yang Tidak Memiliki Trust Ini

JAKARTA - Partai Demokrat merasa dikhianati dengan kerja sama politik NasDem-PKB tanpa melibatkan partai berlambang Mercy itu. Apalagi NasDem terikat koalisi dengan Demokrat-PKS dalam Pilpres 2024 ujug-ujug menduetkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, sejak awal partainya memang sudah diperingatkan cermat dalam mengambil keputusan menghadapi kontestasi Pilpres 2024.

"Sebetulnya, banyak sahabat, sudah memberikan nasehat, bahwa hati-hati dalam sebuah kontestasi yang kita tidak memiliki trust ini akan berujung dengan masalah," ujar Herman Khaeron di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 September.

Herman bahkan mengaku Demokrat sempat sangsi membangun kerjasama dengan Partai NasDem dan mendukung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan. Namun perjanjian politik sepaham dan sepakat terbentuk dengan NasDem dan PKS melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat akhirnya tegaskan all out memenangkan Anies.

"Demokrat memiliki standar moral yang kuat, moralitas yang baik sehingga sampai titik darah penghabisan kami komitmen dengan perjuangan koalisi. Sampai titik darah penghabisan kami juga berkomitmen untuk memperjuangkan capres Anies Baswedan, kala itu," tuturnya.

Lebih jauh, Herman membeberkan kronologi Demokrat menyetujui jadi bagian KKP. Hal itu bermula pada Oktober 2022, NasDem dan Demokrat menjajaki kerjasama politik dan mengusulkan Anies Baswedan sebagai capres. Hingga Januari 2023, koalisi belum terwujud karena gabungan parpol masih di bawah 20 persen.

"Kemudian, tanggal 13 (Januari, red), mas Anies meminta sebagai representasi NasDem untuk Demokrat memperjuangkan dan mendorong agar PKS masuk koalisi kita. Ini saya kira yang kalau diperhitungkan, ini perjuangan bukan yang enteng dan sederhana. Butuh waktu dan banyak rintangan, banyak godaan, tapi keteguhan ini mewujudkan koalisi tiga partai, yang diwujudkan dengan piagam koalisi 14 Februari 2023. Jadi perjalananya panjang," bebernya.

Kerjasama itu terus menguat hingga Anies memberi kepastian terkait cawapres yang akan mendampingi di Pilpres 2024. Saat itu, Anies mengajak Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk sama-sama berjuang berpasangan.

"Pada pertengahan Maret, mas Anies telepon kembali bahwa menginginkan berpasangan dengan mas AHY, normatif by phone," ungkap Herman.

Partai Demokrat, lanjut Herman, sangat menyambut gembira Anies meminang AHY. Namun, partai masih merahasiakan pinangan Anies ini ke Partai NasDem dan PKS yang saat itu sudah menjadi mitra di Koalisi Perubahan.

"Kami diberitahu oleh Ketum AHY bahwa ada komunikasi ini. Kami bahagia, bahwa memastikan koalisi sudah ada cikal bakal. Capresnya adalah Anies Baswedan, cawapresnya adalah mas AHY. Tapi kami menghormati kedaulatan partai-partai, kami tidak mengumumkan serta merta, tetapi diserahkan kembali sesuai piagam koalisi bahwa yang mengumumkan itu adalah capres, yaitu Anies Baswedan," jelas anggota DPR itu.

Hingga pada perjalanannya, kata Herman, NasDem selalu berpolemik dengan nama cawapres. Partai Demokrat yang sudah mengantungi nama AHY sebagai cawapres hanya bisa diam merahasiakan.

"Kami diam saja karena kami menghargai kedaulatan partai masing-masing. Namun harus diingat bahwa kita telah memiliki piagam koalisi yang ditandatangani oleh ketiga partai, semestinya ini yang dipedomani. Kita tidak boleh bicara, biarkan diserahkan kepada capres sambil kita menyusun langkah-langkah strategis untuk kemenangan," ucapnya.

Herman lantas memaparkan, pada 24 Agustus lalu, diadakan pertemuan antara Anies dengan Tim 8 KPP terkait cawapres.

"Tanggal 25 (Agustus), mas Anies menuliskan surat tertulis untuk mengajak (AHY) menjadi cawapres, dan ini di balas oleh Ketum AHY bahwa 'bismillahirrahmanirrahim tentu kami siap untuk bersama-sana menangkan pilpres tahun 2024," paparnya.

Usai adanya surat tersebut, Tim 8 KPP berkumpul untuk memastikan tanggal deklarasi Anies-AHY sebagai pasangan capres dan cawapres 2024. Tim 8 kemudian memutuskan deklarasi dilakukan antara 1-10 September 2023.

"Ini merupakan komitmen kesekian kali, karena pada waktu puasa Ramadhan juga dijanjikan akan deklarasi, tidak terwujud. Kemudian setelah lebaran, tidak terwujud, kemudian sebelum naik haji, tidak juga dijalankan, kemudian setelah pulang dari naik haji juga tidak dijalankan. Nah, kemudian diputuskan hari baiknya tanggal 18 Agustus karena juga sejalan dengan hari konstitusi, engga juga dijalankan," tuturnya.

"Nah, akhirnya (Anies, red) bertemu dengan Pak Surya Paloh, tanggal 24 (Agustus) bertemu dengan NasDem. Tanggal 25 membuat surat, sudah dibalas kesiapannya oleh ketum AHY, kemudian ketemu ketua majelis tinggi (SBY) besoknya ketemu Dewan Majelis Syuro PKS, Pak Salim Segaf, tanggal 26," tambahnya.

Ditengah persiapan Demokrat untuk menggelar deklarasi Anies-AHY, Herman mengatakan, partainya terkejut tiba-tiba mendengar kabar soal pertemuan NasDem dan PKB yang mengusulkan duet Anies-Cak Imin.

"Tau-tau tanggal 29 (Agustus) kami mendapatkan informasi bahwa ada pertemuan NasDem dengan PKB di NasDem Tower. Kami menganggap itu adalah pertemuan bilateral biasa dalam komunikasi politik," katanya.

"Tetapi pada 30 Agustus, Pak Sudirman Said diutus oleh Anies Baswedan untuk menyampaikan informasi kepada Tim 8 utusan Demokrat dan PKS untuk menyampaikan bahwa sudah diputuskan oleh NasDem capres-cawapresnya adalah Anies dan Pak Muhaimin Iskandar dari PKB, dan telah dilakukan kerjasama politik," sambung Herman.

"Artinya, berarti NasDem membuat koalisi baru dengan PKB. Dan artinya pula meninggalkan Koalisi Perubahan, karena mengambil keputusan kerjasama sepihak tanpa kami ketahui juga memutuskan capres dn cawapresnya sepihak," katanya lagi.

Herman mengatakan, Partai Demokrat tidak bisa berkata apa-apa lagi terkait kerjasama dengan NasDem dan Anies untuk Pilpres 2024. Sebab, Anies juga sudah membenarkan informasi tersebut usai dimintai klarifikasi oleh Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

"Tidak ada kata lain, bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah ditinggalkan dengan dibentuknya NasDem koalisi baru dengan PKB. Dan inilah yang kemudian kami sebut sebagai pengkhianatan terhadap perubahan," tandasnya.