Melalui Surat Anies Melamar AHY Jadi Cawapres tapi di Penghujung Meminang Cak Imin untuk Pendamping

JAKARTA - Manuver bakal capres Anies Baswedan meminang Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres di Pilpres 2024 membuat Partai Demokrat geram. Hal ini lantaran sebelum meminang Cak Imin, Anies diketahui mengirimkan surat lamaran kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Melalui sepucuk surat yang ditulis tangannya sendiri, Anies meminta AHY menjadi cawapres yang mendampinginya. Surat lamaran itu ditulis Anies Baswedan pada medio Agustus lalu dan disaksikan dua orang.

"Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024," tulis Anies dalam surat kepada AHY yang dikutip, Jumat 1 September.

Surat yang disebut  Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ditulis pada tanggal 25 Agustus 2023 itu berisi harapan Anies kepada AHY agar bersedia menjadi bakal pendampingnya untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengaku sulit mempercayai Anies Baswedan memilih Cak Imin sebagai cawapresnya untuk bertarung di Pilpres 2024. Bagi Demokrat, dipilihnya Cak Imin sebagai cawapres Anies merupakan pengkhianatan.

“Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan,” kata Teuku Riefky, dalam keterangannya, Kamis kemarin.

Sementara itu, Jumat sore, Partai Demokrat dijadwalkan menggelar rapat majelis tinggi di kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Rapat tersebut dijadwalkan membahas persoalan koalisi menyusul penetapan Anies-Muhaimin. Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi, calon presiden, dan calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.