DPRD NTB Harap Pj Gubernur Tuntaskan Masalah Defisit Anggaran

MATARAM - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo, dapat menuntaskan masalah defisit anggaran akibat utang yang membelit APBD provinsi tersebut.

Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir juga berharap Lalu Gita dapat segera melakukan langkah-langkah penyehatan APBD NTB.

"PR-nya (pekerjaan rumah) hanya menyehatkan APBD, itu saja. Kalau bisa, APBD kami tahun 2024 bisa sehat dan di tahun 2023 ini utang tuntas," kata Muzihir dilansir ANTARA, Jumat, 1 September.

Muzihir menilai Lalu Gita Ariadi memahami kondisi APBD NTB karena dia merupakan sekretaris daerah provinsi tersebut.

"Kira-kira di mana 'bocornya', beliau juga mengetahuinya dan kebocoran itu harus ditutup agar tidak bocor lagi," tambah Muzihir.

Soal masih ada tunggakan utang tahun 2022 sekitar Rp100 miliar serta belum adanya program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023, hal itu juga menjadi atensi DPRD NTB.

"Sisa utang sebesar Rp100 miliar tersebut bisa tuntas tahun ini, insyaallah. Hanya saja, yang menjadi masalah ini adalah tidak adanya program kegiatan yang berjalan di tahun 2023 ini. Padahal, ini sudah masuk triwulan kedua. Nah, inilah tugas berat pj gubernur," jelasnya.

Namun demikian, dia merasa bersyukur Presiden Joko Widodo memilih sosok putra daerah sebagai penjabat gubernur NTB.

"Kami bersyukur akhirnya orang daerah ditunjuk presiden," kata Muzihir.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB Naufar Furqoni Farinduan. Naufar mengatakan terpilihnya Lalu Gita Ariadi sebagai pj gubernur NTB merupakan hal baik untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di NTB sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

Menurut Naufar, Lalu Gita harus segera mengambil langkah cepat dan strategis, khususnya untuk menyelesaikan kondisi keuangan daerah.

"Harapan kami kepada Pak Gita ialah otoritasnya menjadi lebih kuat, khususnya menuntaskan masalah defisit anggaran dan semoga tidak ada perubahan," katanya.

Selain persoalan utang di tahun politik jelang Pemilu Serentak 2024, DPRD NTB juga meminta Lalu Gita bisa menjaga netralitas ASN.

"Karena, kembali lagi, pj itu ditetapkan, bukan dipilih dalam kontestasi politik; melainkan pj ditunjuk presiden dalam rangka mengisi kekosongan jabatan gubernur," ujarnya.