Daftar 20 Kota/Kabupaten Rawan Politik Uang di Pemilu 2024 yang Diliris Bawaslu

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis daftar 20 kota/kabupaten di Indonesia yang rawan terhadap praktik politik uang di Pemilu 2024. Daftar ini dipublikasikan melalui situs hingga akun media sosial resmi Bawaslu, dikutip Voi.id Kamis 31 Agustus.

Bawaslu tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai nomor dalam daftar tersebut, apakah berkaitan dengan urutan potensi dan tingkat kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang. Berada di nomor 1 dalam daftar tersebut ialah Jayawijaya, Papua.

Di wilayah Pulau Jawa, daerah yang masuk dalam 20 besar daerah rawan politik uang, antara lain Kota Serang (Banten), Kota Jakarta Timur (DKI Jakarta), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kota Magelang (Jawa Tengah), dan Bandung Barat (Jawa Barat).

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, juga tercatat sebagai salah satu dari 20 kabupaten/kota di Indonesia yang berisiko tinggi terhadap praktik politik uang. Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Muhammad Bahrun Mustofa, menjelaskan indeks ini muncul karena ada kasus politik uang yang terungkap pada Pemilu 2019.

"Ya, Ponorogo termasuk dalam 20 besar daerah yang rawan politik uang," kata Bahrun Mustofa dikutip dari ANTARA.

Bahrun Mustofa menjelaskan pada Pemilu 2019, Bawaslu berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap kasus politik uang di salah satu desa di Ponorogo. Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengupayakan segala bentuk pengawasan dan pencegahan agar insiden politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019 tidak terulang pada Pemilu 2024.

"Kami terus mensosialisasikan kepada masyarakat serta partai politik tentang pencegahan politik uang baik ditingkat kabupaten hingga kelurahan dan desa," tambahnya.

Selain itu, ia juga berencana untuk menginstruksikan kepada tim Pengawas Kecamatan (Panwascam) hingga pengawas desa atau kelurahan untuk turun ke lapangan dalam rangka mendukung pengawasan partisipatif oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat dan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan politik uang.

"Kami akan memberi tugas khusus kepada pengawas desa untuk memetakan orang-orang yang patut diduga pernah dan atau akan melakukan politik uang serta memonitor seluruh pergerakan di masing masing wilayah desa guna menekan politik uang," tegasnya.