Bawaslu Jabar Petakan Potensi Kerawanan Pemilu 2024 dari Hoaks hingga Isu SARA

BANDUNG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

"Kami lakukan pemetaan kerawanan lalu diidentifikasi dan proyeksi potensi kerawanan. Selanjutnya, mengumpulkan basis data dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024 di Jabar," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, di Kota Bandung dilansir ANTARA, Kamis, 2 Februari.

Bawaslu Jabar mencermati kabupaten dan kota dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi di Jawa Barat terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

Zaki Hilmi menyatakan secara keseluruhan, daerah IKP tertinggi di Jabar adalah Kabupaten Bandung. Disusul Kabupaten Majalengka, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, dan Cianjur.

Kabupaten Bandung, kata dia, memiliki kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, dan kontestasi.

Adapun dalam hal partisipasi, lanjut dia Kabupaten Bandung berada di posisi kedua setelah Majalengka.

"Jadi secara umum yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten kota berbeda. Dan untuk saat ini di Jabar yang rawan tingginya ada di Kabupaten Bandung," kata dia.

Dia mengatakan memang secara nasional, Jawa Barat berada di peringkat keempat teratas dengan kerawanan tertinggi, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

Jawa Barat, lanjut dia, juga masuk dalam peringkat kerawanan terkait kontestasi, hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye.

"Hak dipilih menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA," katanya.

"Yang kedua adalah soal kampanyenya itu, soal hoaks, black campaign, penggunaan fasilitas negara, netralitas TNI Polri, dan soal money politik," lanjut Zaki.

Bawaslu Jawa Barat juga menaruh perhatian khusus terkait dengan mengemukanya politik identitas di Jabar dan SARA, utamanya di media sosial.

Sebagai upaya antisipasi dan pencegahan, kata Zaki, Bawaslu Jawa Barat sudah bekerja sama dengan penyedia layanan Youtube dan Facebook untuk melaporkan dan take down akun yang memproduksi ujaran kebencian atau isu SARA atau politik identitas.

"Dan yang penting diantisiapasi adalah dari Bawaslu, pertama akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan kominfo dan platform medsos yang ada," kata dia.

Kedua penguatan literasi masyarakat, yakni terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan dan sebagainya.

"Yang ini bagi kita ini bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoaks dan black campaign sendiri," katanya.

Zaki mengatakan saat ini Bawaslu Jawa Barat sedang mematangkan tim cyber media dan membuat program Jarimu Awasi.

"Sehingga dengan ini masyarakat, penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan, diwajibkan berpartisipasi dalam Jarimu Awasi untuk melaporkan akun medsos yang bersifat dilarang," katanya.